KOTA MALANG, Sudutkota.id – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelar retreat kepala sekolah menuai sorotan. Selain urgensi kegiatan yang dipertanyakan, besaran anggaran yang disiapkan juga menjadi perhatian.
DPRD Kota Malang meminta agar rencana tersebut dikaji secara mendalam dan diarahkan pada kebutuhan nyata pembenahan tata kelola sumber daya manusia (SDM) pendidikan.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa setiap program pemerintah harus ditimbang berdasarkan manfaat dan dampak negatifnya. Menurutnya, retreat tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial tanpa tujuan yang terukur dan hasil yang jelas.
Hal itu disampaikan Amithya saat dikonfirmasi Sudutkota.id, Jumat (9/10/2026), menanggapi rencana Pemkot Malang mengadakan retreat bagi kepala sekolah.
“Kembali lagi, semua kegiatan itu harusnya ditimbang positif negatifnya. Oke, mungkin ada positifnya. Tetapi apakah tujuan dari kegiatan itu,” ujarnya.
Amithya menilai, apabila tujuan retreat untuk mengetahui kualitas serta kondisi personel yang menduduki jabatan kepala sekolah, pendekatan tersebut tidak bisa menjadi satu-satunya instrumen evaluasi. Pemerintah perlu memiliki mekanisme yang lebih menyeluruh untuk mengidentifikasi persoalan dan memperbaiki sistem pengelolaan SDM pendidikan.
“Kalau misalkan memang kita mau melihat seperti apa sebetulnya kualitas, kemudian kondisi dari masing-masing personel yang ditempatkan di tempat-tempat jabatan, kan mestinya dilakukan tidak hanya dengan itu (retreat),” tegasnya.
Ia berharap Pemkot Malang lebih memusatkan perhatian pada pembenahan tata kelola SDM, mulai dari proses penyaringan, penempatan, hingga evaluasi kinerja kepala sekolah di masing-masing satuan pendidikan.
Menurut Amithya, langkah tersebut lebih mendasar karena persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan melalui kegiatan yang berlangsung dalam waktu terbatas. Diperlukan pemetaan persoalan secara sistematis agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan sekolah.
“Saya berharap nanti harus ada kegiatan yang lebih menukik pada kemauannya itu apa sebenarnya. Memperbaiki tata kelola sumber daya manusia, kan. Kenapa tidak dipusatkan di situ saja, tata kelola SDM-nya. Mulai dari mungkin menyaringnya, penempatannya, kemudian turun ke masing-masing sekolah,” ungkapnya.
Politisi yang akrab disapa Mia itu juga mempertanyakan optimalisasi perangkat pengawasan dan lembaga pendidikan yang telah dimiliki Kota Malang. Ia menyebut dewan pengawas sekolah dan dewan pendidikan dapat dilibatkan untuk mendiagnosis persoalan pendidikan secara lebih komprehensif.
“Kita kan juga punya dewan pengawas sekolah. Kenapa tidak digalakkan di situ. Kemudian ada juga dewan pendidikan. Coba, bagaimana kita bisa mendiagnosa kondisi pendidikan yang ada di Kota Malang. Apa permasalahannya, apa yang harus dilakukan. Mari kita berangkat dari sana sehingga kita tahu solusi terbaik apa saja,” paparnya.
Selain urgensi kegiatan, anggaran retreat kepala sekolah turut menjadi perhatian publik. Ketika ditanya apakah DPRD telah mengetahui besaran anggaran yang disiapkan Pemkot Malang, Amithya belum memberikan penilaian secara rinci.
Ia meminta agar persoalan tersebut didalami oleh Komisi D DPRD Kota Malang yang membidangi sektor pendidikan.
“Makanya nanti biarkan didalami oleh Komisi D,” tandasnya.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa rencana retreat tidak cukup dinilai dari tujuan yang disampaikan pemerintah. Perlu ada penjelasan mengenai kebutuhan kegiatan, besaran biaya, serta indikator keberhasilan yang bisa digunakan untuk mengukur manfaatnya bagi peningkatan mutu pendidikan.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Dr. Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa rencana retreat kepala sekolah tersebut masih berupa usulan dari dinas terkait. Ia menyebut gagasan itu muncul setelah adanya persoalan yang berkaitan dengan kepala sekolah di SMP Negeri 18 Kota Malang.
“Itu kan anggaran dari dinas, ya. Kemarin kita ada kejadian terkait dengan kepala sekolah yang gila. Ini dari dinas mengusulkan untuk mengadakan retreat. Jadi itu masih usulan dari dinas untuk mengadakan retreat,” kata Wahyu saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat (9/10/2026).
Wahyu menilai kegiatan tersebut memiliki maksud dan tujuan yang baik, terutama untuk memberikan pemahaman kepada kepala sekolah agar kejadian serupa dengan persoalan yang mencuat di SMPN 18 tidak terulang.
Namun, ia menyatakan masih akan meminta penjelasan kepada kepala dinas terkait mengenai efektivitas pelaksanaan retreat tersebut.
“Ya, karena kalau dari maksud dan tujuannya juga baik. Hal ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang seperti di SMP 18,” ujarnya.
Terkait besaran anggaran yang dipersoalkan, Wahyu menilai nilainya tidak terlalu besar. Meski demikian, ia membuka kemungkinan untuk menggeser anggaran apabila hasil evaluasi menunjukkan retreat tidak efektif.
“Kalau memang sampai saat ini retreat dianggap tidak efektif, ya bisa saja digeser, tapi nanti akan menjadi SILPA karena kan sudah teranggarkan,” jelasnya.
Wahyu juga menyampaikan bahwa anggaran tersebut telah masuk dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
“Karena itu, keputusan mengenai pelaksanaan kegiatan perlu mempertimbangkan tujuan, efektivitas, serta konsekuensi anggarannya,” pungkasnya.
