JAKARTA, Sudutkota.id – Kabut asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai menghadirkan persoalan yang lebih serius dari sekadar buruknya kualitas udara. Ketika puluhan ribu balita mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta pemerintah memperlakukan kondisi tersebut sebagai persoalan kesehatan yang membutuhkan respons khusus.
Desakan itu muncul setelah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 174.694 kasus ISPA terkait Karhutla pada periode Agustus hingga September 2026. Sebanyak 40.363 kasus di antaranya terjadi pada balita usia 0 sampai 5 tahun, yang tersebar di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak. Data pemerintah sebelumnya juga menunjukkan kelompok anak termasuk kelompok yang perlu mendapat perlindungan khusus dari paparan asap Karhutla.
Bagi Irma, angka tersebut tidak cukup dijawab dengan imbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Ia meminta pemerintah melalui Kemenkes menetapkan wilayah terdampak sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) agar penanganan kesehatan dapat dilakukan secara lebih terarah.
“Akibat Karhutla ini, ISPA membayangi masyarakat terdampak dan Pemerintah c/q Kemenkes harus segera menetapkan wilayah terdampak sebagai KLB karena jangkauan Karhutla semakin luas dan korban ISPA semakin banyak,” kata Irma dalam keterangan persnya, Rabu (23/9/2026).
Persoalannya bukan hanya jumlah penderita, tetapi siapa yang paling banyak menanggung risikonya. Irma menyoroti bayi dan balita karena sistem pernapasan mereka masih berkembang. Ia meminta tenaga medis tidak menunggu pasien datang ketika kondisi sudah memburuk, melainkan aktif mendatangi kelompok rentan di wilayah terdampak.
“Mengingat dampak Karhutla terhadap masyarakat, terutama bayi dan balita saya minta Kementerian Kesehatan wajib segera turunkan tim medis agar masyarakat terhindar dari sakit mata dan ISPA,” tuturnya. Kemenkes sendiri sebelumnya telah memobilisasi tenaga kesehatan dan menyiapkan fasilitas pelayanan di tujuh provinsi terdampak, menunjukkan bahwa respons kesehatan memang telah berjalan dan terus diperkuat.
Irma kemudian mendorong respons yang lebih spesifik untuk anak. Puskesmas, posyandu, dan rumah sakit diminta aktif mendata bayi, balita, ibu hamil, anak dengan asma atau pneumonia, serta kelompok rentan lainnya untuk mendapatkan pemeriksaan dini dan rujukan tanpa menunggu kondisi gawat. Kesiapan dokter, ruang perawatan, oksigen, nebulizer, obat saluran pernapasan, ambulans, hingga kapasitas rujukan juga perlu dipetakan setiap hari.
“Puskesmas, posyandu, dan rumah sakit harus secara aktif mendata bayi, balita, ibu hamil, anak dengan asma, pneumonia, penyakit jantung, serta kelompok berisiko lain untuk memperoleh pemantauan berkala, pemeriksaan dini, dan rujukan tanpa menunggu kondisi gawat,” paparnya.
Di tengah kualitas udara yang masih buruk di sejumlah wilayah, Irma juga meminta pemerintah memastikan biaya pemeriksaan, pengobatan, hingga rawat inap warga terdampak tidak menjadi hambatan. Menurutnya, persoalan administrasi kependudukan maupun kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak boleh menghalangi anak yang mengalami gangguan pernapasan untuk segera mendapatkan pelayanan.
Irma juga meminta data kesehatan diumumkan secara berkala berdasarkan wilayah dan kelompok usia, termasuk jumlah anak yang sakit, kebutuhan perawatan, serta kapasitas rumah sakit. Baginya, ukuran keberhasilan penanganan Karhutla bukan sekadar banyaknya masker yang dibagikan, melainkan apakah anak yang mengalami gangguan pernapasan dapat ditangani sebelum kondisinya semakin berat dan mendapat pemulihan setelah paparan asap berakhir.
