KOTA MALANG, Sudutkota.id – Partai Gerindra Kota Malang menegaskan dukungannya terhadap program strategis Presiden, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pelaksanaannya dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, dukungan tersebut bukan tanpa catatan. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Malang, Moreno Soeprapto, menekankan pentingnya penataan, pengawasan, kesiapan sumber daya manusia (SDM), hingga tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan SPPG.
Hal itu disampaikan Moreno saat dikonfirmasi awak media, Jumat (18/9/2026).
Moreno mengatakan, penataan SPPG harus terus dilakukan agar pelaksanaan program strategis pemerintah tersebut berjalan lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Soal penataan, kami sudah secara konsisten bicara waktu pada saat saya datang ke sini. Begitu juga lagi ada aksi positif terkait bagaimana penataan. Kami sangat mendukung untuk yang lebih baik terkait penataan,” ujar Moreno.
Menurutnya, persoalan SDM menjadi salah satu hal yang tidak boleh diabaikan. Pasalnya, orang-orang yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari berbagai latar belakang sehingga membutuhkan pembekalan dan pengawasan yang memadai.
“Bagaimana program strategis dari Bapak Presiden? Kami sangat mendukung. Hanya bagaimana penataan yang lebih baik? Karena SDM dan manpower itu dari berbagai latar belakang, walaupun kepala departemennya itu sebenarnya sudah di-training,” katanya.
Moreno juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam seluruh tahapan pelaksanaan SPPG. Tidak hanya pada distribusi makanan, tetapi juga sampai pada proses pengemasan sebelum makanan diterima masyarakat.
“Bagaimana strategi dari mulai penyalurannya, dan juga bagaimana pengemasannya, itu harus kita sama-sama memantau,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Moreno juga merespons keterlibatan anggota Partai Gerindra yang memiliki atau mengelola SPPG.
Ia menegaskan, keterlibatan kader dalam program tersebut pada prinsipnya mendapat dukungan. Namun, status sebagai kader partai tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan profesionalitas maupun tanggung jawab dalam menjalankan program.
Menurut Moreno, setiap pengelola SPPG harus memahami batas kewenangan dan tanggung jawabnya. Koordinasi serta sinkronisasi juga dinilai penting agar tidak terjadi persoalan dalam pelaksanaan di lapangan.
“Kami harus semua melakukan segala sesuatunya penuh dengan tanggung jawab. Jangan atas nama orang lain,” tegas Moreno.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan agar setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan SPPG tidak membawa-bawa nama pihak lain untuk kepentingan tertentu tanpa kejelasan tanggung jawab.
Moreno menegaskan, program MBG merupakan program strategis pemerintah yang membutuhkan kerja bersama. Karena itu, menurutnya, penataan organisasi, kualitas SDM, mekanisme distribusi, pengemasan, pengawasan, serta kejelasan tanggung jawab pengelola harus berjalan beriringan.
