JAKARTA, Sudutkota.id – Penanggulangan bencana tidak cukup mengandalkan respons setelah krisis terjadi. Kesiapan relawan, logistik, layanan kesehatan hingga pembiayaan perlu dipastikan sejak sebelum bencana agar bantuan dapat bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan.
Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman mendorong Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) memperkuat kesiapsiagaan tersebut melalui jejaring kemanusiaan yang lebih terintegrasi. Menurutnya, kekuatan Muhammadiyah yang memiliki jaringan luas perlu diterjemahkan menjadi kemampuan nyata untuk merespons bencana sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat.
“Kepercayaan publik adalah modal sosial. Namun kepercayaan itu harus diubah menjadi kapasitas, kemampuan menghubungkan sumber daya, mengambil keputusan, dan menggerakkan bantuan secara cepat ketika masyarakat membutuhkan,” ujar Irman saat menjadi keynote speaker dalam Rakernas LRB-MDMC PP Muhammadiyah di Sleman, Yogyakarta, Sabtu (12/9/2026).
Dorongan tersebut menjadi penting mengingat tingkat risiko bencana Indonesia masih tinggi. World Risk Index 2025 menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dari 193 negara dengan skor 39,80. Posisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat dan kemampuan menghadapi bencana tidak dapat hanya dilakukan ketika keadaan darurat sudah terjadi.
Irman kemudian menawarkan gagasan MDMC 4.0 atau Integrated Humanitarian and Resilience Network. Konsep tersebut bukan nomenklatur resmi organisasi, melainkan gagasan pengembangan untuk memperkuat kerja kemanusiaan, manajemen bencana, dan ketangguhan yang selama ini telah dijalankan MDMC.
Melalui konsep itu, MDMC didorong menjadi penghubung antara kekuatan Muhammadiyah dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, tenaga kesehatan, media, komunitas, hingga masyarakat di tingkat akar rumput. Jaringan sekolah, rumah sakit, masjid, kampus, dan relawan dapat diintegrasikan agar tidak bekerja sendiri-sendiri ketika bencana terjadi.
Persoalannya, jejaring yang luas tetap membutuhkan mekanisme kerja yang jelas. Karena itu, Irman menekankan pentingnya trigger mechanism, yakni mekanisme pemicu tindakan yang telah disepakati sebelum krisis. Mekanisme tersebut harus menentukan data yang digunakan, siapa yang berwenang mengaktifkan jejaring, pembagian peran, pengerahan sumber daya, hingga bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
“Yang penting bukan hanya siapa yang bergerak, tetapi bagaimana semua kekuatan yang ada bisa segera bergerak ketika dibutuhkan. Itulah pentingnya trigger mechanism,” ujarnya.
Kesiapsiagaan juga menurut Irman harus ditempatkan sebagai bagian dari investasi pembangunan, bukan sekadar biaya penanganan bencana. Ia mengutip kajian Bank Dunia dan GFDRR yang memperkirakan manfaat sekitar empat dolar untuk setiap satu dolar investasi pada infrastruktur tangguh di negara berpendapatan rendah dan menengah.
“Mitigasi dan kesiapsiagaan adalah investasi untuk melindungi kehidupan, menjaga layanan publik, dan mempertahankan keberlanjutan ekonomi. Setiap rupiah yang dikeluarkan sebelum bencana harus diarahkan untuk mengurangi kerugian dan mempercepat pemulihan,” tegasnya.
Penguatan tersebut tidak berhenti pada respons darurat. Irman mendorong agar kerja MDMC juga memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, dukungan psikososial, hingga pemulihan mata pencaharian setelah bencana.
Menurutnya, pelatihan berkala, standar kerja, ketersediaan sumber daya, serta indikator keberhasilan perlu diperkuat agar jejaring kemanusiaan tidak hanya besar secara jumlah, tetapi juga siap bergerak ketika dibutuhkan.
“Bencana memang tidak selalu bisa kita cegah, tetapi dampaknya bisa kita kurangi. Karena itu, kita harus memperkuat kesiapsiagaan, memperluas jejaring, dan memastikan setiap kekuatan dapat bergerak bersama ketika kemanusiaan membutuhkan,” tutup Irman.
Rakernas LRB-MDMC PP Muhammadiyah berlangsung selama tiga hari dan berakhir pada Minggu (13/9/2026). Kegiatan tersebut ditutup oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI).
