KOTA MALANG, Sudutkota.id – Target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Malang kembali dinaikkan. Setelah target awal dalam RPJMD berhasil dilampaui, Pemerintah Kota Malang kini dituntut mengejar cakupan perlindungan hingga 46,47 persen pada 2026.
Persoalannya, untuk mencapai target tersebut masih ada sekitar 21 ribu pekerja yang harus masuk dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Waktu yang tersisa pun hanya sekitar empat bulan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat saat membuka Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Lalu Lintas BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Atria Malang, Kamis (10/9/2026).
Wahyu menegaskan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar mengejar angka maupun penghargaan. Perlindungan tersebut dibutuhkan karena risiko kecelakaan kerja tidak pernah bisa diprediksi.
“Yang jelas kita tetap menjaga diri karena kita tidak menginginkan terjadinya kecelakaan kerja. Tetapi dengan mengikuti jaminan kecelakaan kerja ini, ada jaminan yang nantinya akan didapatkan,” kata Wahyu.
Menurutnya, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja memiliki hak memperoleh perlindungan apabila telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, manfaat perlindungan juga dapat dirasakan keluarga peserta sesuai ketentuan program.
“Ini yang harus dipahami oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kita tidak pernah tahu takdir, karena Tuhan yang menentukan. Tetapi ketika kecelakaan kerja terjadi, kepesertaan ini memberikan jaminan,” ujarnya.
Wahyu menyebut, Pemkot Malang juga terus mendorong perlindungan bagi pekerja informal. Sasaran pekerja informal yang berada dalam lingkup perhatian pemerintah kota disebut mencapai sekitar 25.600 orang.
Ia mengatakan, capaian kepesertaan Kota Malang sebelumnya telah melampaui target yang ditetapkan. Target yang semula sekitar 41 persen bahkan telah terlampaui, sehingga pemerintah pusat kembali menaikkan target menjadi 46,47 persen.
“Yang utama bukan penghargaan yang didapatkan. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat kita mendapatkan perlindungan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Zulkarnain Mahading mengungkapkan, cakupan kepesertaan Kota Malang saat ini mencapai 168.482 orang, atau sekitar 41 persen.
Angka tersebut sebenarnya telah memenuhi target awal RPJMD. Namun, berdasarkan hasil Rakortekbang bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), target tersebut dinaikkan menjadi 46,47 persen pada 2026.
“Awalnya di RPJMD itu 41 sekian persen dan sudah terlampaui. Makanya sampai Desember ditarget oleh Kemendagri, Kota Malang dinaikkan menjadi 46,47 persen,” jelas Zulkarnain.
Dengan target baru tersebut, masih terdapat kekurangan sekitar 21 ribu peserta yang harus dikejar dalam waktu tersisa empat bulan.
Zulkarnain menegaskan, mengejar tambahan puluhan ribu peserta tidak bisa dibebankan hanya kepada BPJS Ketenagakerjaan maupun Pemkot Malang.
Karena itu, pihaknya mulai menggandeng berbagai unsur, termasuk perusahaan dan rumah sakit, untuk memperluas perlindungan pekerja.
“Kami tidak bisa sendiri. Pemerintah Kota juga tidak bisa sendiri, harus semua pihak terlibat. Dalam hal ini perusahaan dan rumah sakit,” katanya.
Ia menilai pekerja informal masih menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian serius karena masih banyak warga Kota Malang yang belum terlindungi.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga tengah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Zulkarnain menyebut masih terdapat sekitar 700-an pekerja yang perlu didorong agar masuk dalam kepesertaan.
“Masih ada 700-an juga yang belum. Itu salah satu yang mau kita dorong untuk mengejar 46 persen tadi,” ujarnya.
