JAKARTA, Sudutkota.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sekitar satu tahun dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles mendorong desain ulang program agar risiko keamanan makanan, termasuk potensi kontaminasi bakteri, dapat ditekan.
Menurut Charles, evaluasi tidak cukup hanya melihat hasil pelaksanaan program, tetapi juga perlu menyentuh pola penyediaan makanan. Ia menilai perubahan desain diperlukan untuk mencari pola yang mampu memperkecil risiko selama proses makanan disiapkan hingga diterima anak-anak penerima MBG.
“Menurut saya, perlu desain ulang program ini. Kalau mereka melakukan desain ulang dari program ini, tidak lagi menggunakan format SPPG, tetapi kembali melihat beberapa pola, sehingga risiko terhadap kejadian juga semakin kecil,” ujar Charles kepada media, Rabu (9/9/2026).
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah waktu antara makanan selesai dimasak dan dikonsumsi. Charles menilai makanan yang dapat segera disajikan setelah dimasak berpotensi mengurangi risiko kontaminasi bakteri. “Karena makanan bisa langsung disajikan setelah dimasak, sehingga kontaminasi bakteri, risikonya juga semakin kecil,” katanya.
Perubahan desain tersebut juga dinilai harus diikuti dengan penguatan pengawasan keamanan pangan. Charles mengungkapkan telah berdiskusi dengan BPOM mengenai kemungkinan keterlibatan lembaga tersebut dalam pengawasan MBG. Ia menilai perubahan pola pelaksanaan penting agar pengawasan tidak berjalan dengan pola lama.
“Saya juga merasa kalau tidak ada perubahan desain makanan, sepertinya pengawasan daripada BPOM di dalam sama saja,” ujarnya.
Charles menyebut pihak BPOM telah menjelaskan mengenai pengawasan makanan dalam rangkaian proses MBG. Pengawasan tersebut, kata dia, diarahkan untuk memastikan keamanan makanan sejak proses makanan dimasak hingga dikonsumsi oleh penerima manfaat.
“Tadi sempat dijelaskan bahwa bahkan memastikan sejak dimasak, terus dikonsumsi,” katanya.
Karena itu, Charles menilai evaluasi MBG perlu dilakukan secara bersamaan antara perubahan desain penyediaan makanan dan penguatan pengawasan BPOM. Menurutnya, pengawasan harus mampu melihat titik-titik risiko dalam setiap tahapan, sehingga potensi kontaminasi dapat ditekan sebelum makanan sampai kepada anak-anak.
“Jadi, kembali lagi ini harus ada desain ulang dari program ini, dan terbukti setelah satu tahun dengan perjalanan program ini selama satu tahun,” tegas Charles.
Pembenahan tersebut diharapkan membuat pelaksanaan MBG tidak hanya mengejar distribusi makanan, tetapi juga memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat. Dengan desain yang lebih aman dan pengawasan yang berjalan sejak makanan disiapkan hingga dikonsumsi, risiko gangguan kesehatan pada anak-anak diharapkan dapat diminimalkan.
