Sudutkota.id – Data kesejahteraan sosial yang menjadi salah satu rujukan penyaluran bantuan sosial kembali dipertanyakan. Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, menemukan sejumlah warga dengan kondisi ekonomi sulit justru tercatat dalam desil kesejahteraan yang tergolong tinggi.
Temuan itu didapat Zulham setelah turun langsung ke Desa Talok, Kabupaten Malang, Rabu (2/9). Ia tidak hanya mengandalkan data di atas kertas, tetapi mendatangi rumah warga dan mencocokkan kondisi mereka dengan data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Hari ini saya turun langsung ke Desa Talok, ketuk pintu satu-satu, cek sendiri kondisi warga yang datanya tercatat di DTSEN,” ujar Zulham saat dikonfirmasi, Rabu (2/9).
Menurutnya, hasil verifikasi lapangan tersebut justru menunjukkan adanya persoalan serius pada kesesuaian data dengan kondisi nyata masyarakat.
Salah satu kasus yang ditemukannya adalah warga penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik dan kini tinggal serta dirawat di rumah adiknya. Namun, warga tersebut tercatat dalam desil yang relatif tinggi sehingga dinilai tidak menjadi prioritas penerima bantuan.
Temuan lainnya terjadi pada warga bernama Listiana Arianti atau Bu Ana. Dengan pendapatan rata-rata sekitar Rp1,5 juta per bulan, yang diperoleh dari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga serta tambahan sekitar Rp500 ribu dari usaha kerajinan, ia tercatat dalam desil 8.
Bagi Zulham, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap penentuan desil.
“Kalau kondisi riilnya seperti itu, desilnya perlu disesuaikan agar tidak menghambat warga mendapatkan bantuan yang memang menjadi haknya,” tegasnya.
Kasus serupa juga ditemukan pada Winarti, seorang perempuan yang telah berstatus cerai mati, tinggal di rumah adiknya, dan memiliki penghasilan yang tidak menentu. Namun, dalam data yang dicek Zulham, Winarti tercatat berada pada desil 6.
Tidak berhenti di sana. Zulham juga mengaku menemukan warga yang tercatat dalam desil 9, sementara kondisi kehidupan sehari-harinya justru jauh dari gambaran masyarakat yang secara ekonomi tergolong sangat mampu. Warga tersebut disebut mengalami kesulitan ekonomi dan kerap sakit.
“Ini bukan cerita katanya-katanya. Saya datangi sendiri rumahnya, saya lihat sendiri kondisinya,” kata Zulham.
Ia mempertanyakan bagaimana data kesejahteraan dapat dijadikan dasar untuk menentukan akses masyarakat terhadap bantuan sosial apabila masih ditemukan ketidaksesuaian antara angka dalam sistem dan realitas di lapangan.
“Kalau data sedasar ini saja bisa salah, bagaimana kita bisa percaya bansos benar-benar sampai ke orang yang butuh?” ujarnya.
Zulham bahkan mempertanyakan berapa banyak warga miskin lainnya yang berpotensi tidak terjangkau program bantuan karena posisi desil mereka dalam sistem tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
Menurut dia, persoalan DTSEN tidak boleh dipandang sekadar sebagai persoalan administrasi atau kesalahan angka.
“Ini bukan cuma soal angka di sistem. Ini soal hak warga yang seharusnya dilindungi negara,” tegasnya.
Karena itu, Zulham mendorong agar pemerintah melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data masyarakat, khususnya warga yang berada pada kelompok rentan.
Ia menilai data tidak seharusnya hanya dipercaya berdasarkan tampilan sistem tanpa memastikan kondisi faktual masyarakat di lapangan.
Zulham juga menyatakan temuan tersebut siap ditunjukkan sebagai bahan evaluasi kepada pemerintah pusat maupun pihak terkait.
“Sudah saatnya DTSEN diverifikasi ulang, bukan cuma dipercaya mentah-mentah dari layar,” tandasnya.
Temuan di Desa Talok tersebut, menurut Zulham, juga menjadi peringatan bahwa persoalan ketidaksesuaian data kesejahteraan bukan semata persoalan satu desa atau satu daerah. Jika tidak segera dibenahi, kesalahan klasifikasi desil berpotensi membuat bantuan sosial tidak tepat sasaran.
Di satu sisi, warga yang secara ekonomi relatif mampu bisa masuk dalam daftar prioritas. Di sisi lain, masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru berisiko tersingkir karena tercatat berada pada desil yang lebih tinggi.
Bagi Zulham, verifikasi langsung ke lapangan menjadi penting untuk memastikan data negara benar-benar menggambarkan kondisi rakyat, bukan sekadar benar secara administratif di dalam sistem.
