Daerah

Kredit Bermasalah BPR Delta Artha Sidoarjo Tembus Rp83,85 Miliar, Kredit Pihak Terkait Capai Rp9,14

16
×

Kredit Bermasalah BPR Delta Artha Sidoarjo Tembus Rp83,85 Miliar, Kredit Pihak Terkait Capai Rp9,14

Share this article
Kredit Bermasalah BPR Delta Artha Sidoarjo Tembus Rp83,85 Miliar, Kredit Pihak Terkait Capai Rp9,14
Gedung BPR Delta Artha Perseroda Kabupaten Sidoarjo.(Foto:sudutkota.id/Amrizal)

SIDOARJO, Sudutkota.id – Kualitas kredit PT BPR Delta Artha (Perseroda) Kabupaten Sidoarjo menjadi sorotan. Hingga September 2025, kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) bank milik Pemda Sidoarjo tersebut mencapai Rp83,85 Miliar.

Di tengah tingginya kredit bermasalah itu, BPR Delta Artha juga tercatat menyalurkan kredit sekitar Rp9,14 Miliar kepada pihak terkait.

Data tersebut tertuang dalam laporan publikasi triwulanan BPR Delta Artha, khususnya laporan kualitas aset produktif posisi September 2025 yang dipublikasikan melalui situs resmi perseroan.

Dalam laporan tersebut, kredit kepada nonbank-pihak terkait tercatat sebesar Rp9,145 Miliar. Dari jumlah itu, Rp7,545 Miliar berstatus lancar, sedangkan Rp1,6 Miliar masuk kategori diragukan.

Sementara kredit kepada pihak tidak terkait mencapai Rp735,14 Miliar.

Pada periode yang sama, total aset produktif BPR Delta Artha tercatat sebesar Rp905,12 Miliar. Rinciannya, kredit kurang lancar mencapai Rp24,88 Miliar, kredit diragukan Rp21,51 Miliar, dan kredit macet mencapai Rp37,46 Miliar.

Jika tiga kategori tersebut kurang lancar, diragukan, dan macet digabungkan, total kredit bermasalah mencapai Rp83,85 Miliar. Laporan tersebut juga mencatat NPL bruto 9,65 persen dan NPL neto 8,47 persen.

Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan BPR Delta Artha tidak semata-mata terletak pada rasio NPL, tetapi juga pada nilai nominal kredit yang membutuhkan penanganan serius.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka, Willy Filosofia, mengatakan kualitas kredit Delta Artha perlu dilihat secara lebih menyeluruh, termasuk dari besarnya aset produktif yang bermasalah.

“Persoalan kualitas kredit Delta Artha tidak hanya terlihat dari rasio NPL. Ada pula nilai nominal aset produktif yang membutuhkan perhatian dan penanganan,” ujar Willy Filosofia, Sabtu (15/8/2026).

Menurutnya, dari total Rp83,85 Miliar kredit bermasalah tersebut, porsi terbesar berada pada kategori macet, yakni Rp37,46 Miliar.

Posisi tersebut dinilai penting bagi BPR karena semakin besar kredit bermasalah, semakin besar pula kebutuhan pencadangan, penagihan, restrukturisasi, maupun langkah penyelesaian lainnya.

Di sisi lain, keberadaan kredit kepada pihak terkait juga menjadi aspek yang perlu dicermati dalam tata kelola bank.

“Pada saat bersamaan, keberadaan kredit kepada pihak terkait menjadi bagian lain yang perlu dicermati dalam tata kelola bank. Istilah pihak terkait dalam laporan perbankan tidak otomatis berarti kredit bermasalah,” katanya.

Dalam laporan September 2025, sebagian besar kredit pihak terkait memang masih berstatus lancar. Namun, terdapat Rp1,6 Miliar yang masuk kategori diragukan.

Willy menilai, dalam konteks tata kelola BUMD, informasi tersebut penting untuk dibuka secara transparan. Sebab, penyaluran kredit kepada pihak terkait memiliki karakteristik yang berbeda dengan kredit kepada debitur umum.

“Publik perlu mengetahui bagaimana proses persetujuannya dilakukan, siapa yang berwenang memberikan persetujuan, bagaimana kualitas kreditnya, serta apakah seluruh transaksi telah memenuhi ketentuan mengenai penyaluran dana kepada pihak terkait,” tegasnya.

Sorotan juga mengarah pada konsistensi nilai kredit pihak terkait pada periode berikutnya. Data yang ditelusuri menunjukkan nilainya tetap berada di kisaran Rp9 Miliar.

Pada Desember 2025, kredit pihak terkait tercatat sekitar Rp9,07 Miliar. Angka tersebut kemudian mencapai sekitar Rp9,21 Miliar pada Maret 2026, sebelum berada di kisaran Rp9,07 Miliar pada Juni 2026.

Menurut Willy, besarnya eksposur tersebut perlu dilihat secara proporsional terhadap modal serta total penyaluran kredit BPR Delta Artha. Tidak kalah penting adalah melihat rekam pembayaran masing-masing fasilitas kredit.

“Yang lebih penting adalah bagaimana eksposur kredit kepada pihak terkait tersebut dibandingkan dengan modal dan total penyaluran kredit bank, serta bagaimana kualitas pembayaran masing-masing fasilitas,” ujarnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Kabupaten Sidoarjo, Sofia Nurkrisnajati Atmaja, belum memberikan tanggapan. Konfirmasi telah disampaikan melalui pesan seluler, namun belum mendapat respons.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *