Sudutkota.id – Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) kesehatan masih menjadi tantangan dalam menjalankan berbagai program pelayanan kesehatan di Kota Malang.
Kondisi tersebut mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang memperluas kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi melalui skema Perjanjian Kerja Sama (PKS), agar pelaksanaan program kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr. Husnul Muarif, Rabu (5/8/2026), menegaskan bahwa kerja sama dengan dunia akademik bukan dimaksudkan untuk menggantikan peran tenaga kesehatan profesional, melainkan memperkuat aspek pendukung pelayanan serta memperluas jangkauan program yang selama ini membutuhkan keterlibatan banyak personel.
Menurutnya, berbagai program prioritas Dinas Kesehatan, seperti kegiatan skrining kesehatan di masyarakat hingga pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), memerlukan dukungan tenaga dalam jumlah besar. Sementara di sisi lain, jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki pemerintah daerah memiliki keterbatasan karena juga harus tetap menjalankan pelayanan rutin di puskesmas, fasilitas kesehatan, serta berbagai program kesehatan lainnya.
“Program-program kesehatan yang langsung menyentuh masyarakat cukup banyak. Tentu tidak mungkin seluruhnya hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan. Karena itu kami membangun kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan maupun bidang pendukung lainnya,” ujar dr. Husnul.
Ia menjelaskan, kolaborasi tersebut dikemas dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui pola tersebut, mahasiswa dan institusi pendidikan memperoleh ruang praktik sekaligus pengalaman lapangan, sedangkan pemerintah mendapatkan dukungan sumber daya untuk memperkuat pelaksanaan program kesehatan.
Dinkes Kota Malang saat ini telah menggandeng Universitas Islam Malang (Unisma). Kerja sama tidak hanya melibatkan Fakultas Kedokteran, tetapi juga fakultas yang memiliki kompetensi di bidang administrasi untuk mendukung sistem pelayanan kesehatan.
Menurut dr. Husnul, mahasiswa dari bidang administrasi tidak akan ditempatkan sebagai pemberi layanan medis. Mereka akan membantu pekerjaan administratif yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan, seperti pengelolaan rekam medis dan administrasi pelayanan.
“Peran mereka adalah mendukung pelayanan kesehatan dari sisi administrasi. Jadi bukan memberikan pelayanan medis kepada pasien, tetapi memperkuat sistem pendukung agar pelayanan menjadi lebih efektif dan tertata,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan mahasiswa diharapkan mampu membantu percepatan pelaksanaan program-program kesehatan yang membutuhkan mobilisasi personel dalam jumlah besar. Di sisi lain, mahasiswa juga memperoleh pengalaman nyata mengenai tata kelola pelayanan kesehatan di lingkungan pemerintah daerah.
Meski demikian, Dinkes memastikan seluruh bentuk kerja sama tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Penempatan mahasiswa disesuaikan dengan kompetensi masing-masing serta berada di bawah mekanisme pembinaan dan pendampingan yang telah disepakati bersama pihak perguruan tinggi.
Saat ditanya mengenai jadwal pelaksanaan kerja sama tersebut, dr. Husnul mengatakan bahwa tahapan administrasi telah berjalan. Namun, waktu efektif dimulainya kegiatan mahasiswa masih menunggu penyesuaian jadwal yang akan ditetapkan bersama.
