Sudutkota.id – Pemerintah Kecamatan Sukun, Kota Malang, terus menegaskan komitmennya menerapkan pembangunan berbasis data. Hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tidak hanya dijadikan dokumen statistik, tetapi menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kelurahan Ciptomulyo, Rabu (29/7/2026). Kegiatan yang melibatkan Dinas Kesehatan Kota Malang itu merupakan tindak lanjut dari hasil pendataan BPS yang menunjukkan perlunya penguatan indikator PHBS di wilayah tersebut.
Camat Sukun, Dr. Dian Kuntari, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan data yang akurat agar menghasilkan program yang efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data hasil sensus BPS memberikan gambaran objektif mengenai kondisi masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan yang kami ambil harus berangkat dari data, bukan sekadar asumsi. Ketika data menunjukkan adanya aspek yang perlu diperkuat di suatu wilayah, maka pemerintah wajib hadir melalui program yang tepat sasaran,” ujar Dian.
Menurutnya, data statistik menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan karena mampu memotret kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan prioritas program, menyusun langkah intervensi yang tepat, sekaligus mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien.
Ia menjelaskan, edukasi PHBS di Kelurahan Ciptomulyo merupakan contoh nyata bagaimana data diterjemahkan menjadi aksi di lapangan. Program tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat, tetapi juga membangun kesadaran kolektif agar perubahan perilaku dimulai dari lingkungan keluarga dan berkembang di tingkat masyarakat.
“Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan ini merupakan salah satu bentuk nyata bagaimana data diterjemahkan menjadi aksi. Kami ingin memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sesuai kondisi yang tergambar dalam data,” katanya.
Lebih lanjut, Dian menilai pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari BPS sebagai penyedia data, organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, media massa, hingga masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
Dalam sosialisasi tersebut, warga memperoleh edukasi mengenai penerapan PHBS, mulai dari kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah rumah tangga, penggunaan air bersih, konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, hingga pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Masyarakat juga berdialog langsung dengan narasumber untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi sehingga solusi yang diberikan lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menariknya, kegiatan tersebut tidak berhenti pada sosialisasi semata. Sebagai bentuk implementasi nyata dari edukasi PHBS, masyarakat Ciptomulyo langsung bersepakat membentuk kepengurusan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal. Kesepakatan itu menjadi langkah awal pengelolaan sanitasi lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan oleh warga.
Dian menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, terbentuknya kepengurusan IPAL Komunal membuktikan bahwa program berbasis data mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan.
“Kami berharap setiap kebijakan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang berkualitas, sedangkan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasinya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, bagi Pemerintah Kecamatan Sukun, data bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan fondasi utama dalam pengambilan keputusan.
“Data adalah dasar pengambilan keputusan. Ketika dimanfaatkan dengan baik, pembangunan akan lebih terarah, transparan, akuntabel, dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” pungkas Dian Kuntari.
