Sudutkota.id – Posisi duduk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin, 20 Juli 2026, memantik perhatian publik.
Berbeda dari kebiasaan selama ini, Prabowo tampak duduk sendiri di kursi utama, sementara Gibran berada di deretan lain, berdampingan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam praktik protokoler kenegaraan, presiden dan wakil presiden lazim duduk berdampingan. Presiden berada di sisi kanan, sedangkan wakil presiden di sisi kiri. Perubahan tata letak tersebut memunculkan berbagai tafsir di ruang publik.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan perubahan posisi duduk itu merupakan simbol yang tidak bisa dilepaskan dari penilaian publik.
“Hal itu memang tidak lazim. Selama ini, dalam sidang kabinet, wakil presiden selalu duduk berdampingan dengan presiden sesuai tata protokoler. Karena itu, wajar bila perubahan tersebut memunculkan spekulasi politik di tengah masyarakat,” kata Jamiluddin, Rabu (22/7/2026).
Menurut dia, publik bisa saja menafsirkan pengaturan tempat duduk tersebut sebagai indikasi adanya dinamika hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden. Namun, ia menegaskan bahwa penilaian itu masih sebatas persepsi.
“Publik dapat menilai hubungan Presiden dan Wakil Presiden sedang tidak baik-baik saja. Tetapi itu baru sebatas indikasi, bukan fakta. Yang mengetahui kondisi hubungan mereka sesungguhnya hanyalah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” ujarnya.
Jamiluddin juga menyoroti ekspresi wajah Gibran dalam foto sidang kabinet yang dinilainya tampak lebih tegang dibandingkan penampilan pada sejumlah agenda pemerintahan sebelumnya.
“Selama ini wajah Gibran dalam berbagai kesempatan cenderung terlihat tenang dan santai. Dalam foto sidang kabinet kali ini, ekspresinya terkesan lebih tegang. Kesan itu dapat dibaca sebagai bentuk ketidaknyamanan, meski tentu tidak bisa dijadikan bukti adanya persoalan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa dalam komunikasi politik, persepsi sering kali menjadi faktor yang membentuk opini publik.
“Dalam komunikasi, penilaian masyarakat acap kali bertolak dari persepsi. Persepsi itu bisa berbeda-beda terhadap objek yang sama, dan perbedaan tersebut tidak selalu berkaitan dengan benar atau salah,” ucapnya.
Karena itu, menurut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta tersebut, beragam penafsiran publik atas posisi duduk Presiden dan Wakil Presiden merupakan sesuatu yang wajar.
“Kalau ada yang menilai hubungan Presiden dan Wakil Presiden sedang renggang, itu wajar. Sebaliknya, kalau ada yang menganggap tidak ada persoalan apa pun, itu juga sama wajarnya. Yang berkembang saat ini adalah persepsi publik, bukan kepastian mengenai hubungan keduanya,” tutur Jamiluddin.
