Sudutkota.id – DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jawa Timur, Selasa (14/7/2026).
Di balik persetujuan tersebut, seluruh fraksi di DPRD menyampaikan sejumlah catatan penting kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), percepatan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga memastikan setiap program yang dibiayai APBD memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Jawa Timur, Drs. M. Musyafak bersama jajaran pimpinan DPRD dan dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa serta 81 anggota dewan.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi aset milik pemerintah, penguatan kinerja BUMD, dan pengawasan terhadap serapan anggaran perangkat daerah agar pelaksanaan pembangunan berlangsung lebih efektif.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong percepatan reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan. Fraksi ini juga meminta penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja agar efektivitas penggunaan APBD dan kualitas pelayanan publik terus meningkat.
Apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga disampaikan sejumlah fraksi. Namun, mereka mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh berhenti pada aspek administrasi semata.
Fraksi PPP-PSI menilai prestasi WTP harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan SiLPA, peningkatan kontribusi BUMD, percepatan penagihan piutang daerah, serta penguatan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Senada, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah mempertahankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara maksimal.
Fraksi Golkar juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD serta penguatan tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Fraksi PKB menekankan pentingnya optimalisasi PAD, pemerataan pembangunan, serta pengawasan terhadap implementasi program agar manfaat APBD dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, fraksi tersebut meminta kualitas perencanaan dan pelaksanaan program terus diperbaiki agar APBD semakin berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Gerindra berpandangan stabilitas fiskal yang berhasil dijaga pemerintah daerah harus menjadi modal untuk memperbesar belanja pada sektor-sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menekan angka kemiskinan.
Sementara itu, Fraksi NasDem mengingatkan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya realisasi anggaran, tetapi dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, dan pembangunan yang berorientasi pada hasil.
Setelah seluruh pandangan fraksi disampaikan, DPRD Provinsi Jawa Timur secara bulat menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
