Sudutkota.id – Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, mengakui tren keraguan dan penolakan terhadap vaksinasi (vaccine hesitancy) tengah meningkat di Indonesia.
Temuan itu terungkap dari survei Kementerian Kesehatan yang memetakan penyebab rendahnya cakupan imunisasi di sejumlah daerah.
Di hadapan Komisi IX DPR RI, Budi mengungkapkan bahwa hambatan terbesar program imunisasi saat ini bukan lagi semata persoalan akses layanan kesehatan, melainkan penolakan yang datang dari lingkungan keluarga sendiri.
“Alasan terbesar tidak mau imunisasi itu keluarga tidak mengizinkan. Dan saya cek ini bukan hanya ibu ternyata, bapak ternyata yang melarang. Jadi kita temui banyak ayah-ayah yang tidak mengizinkan anaknya divaksinasi,” kata Budi kepada awak media usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, pada Selasa (23/6/2026).
Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan imunisasi kini bergeser ke persoalan kepercayaan publik. Di tengah maraknya informasi yang simpang siur mengenai vaksin, sebagian orang tua memilih menolak imunisasi meski manfaatnya telah lama dibuktikan dalam menekan berbagai penyakit menular.
Selain larangan dari keluarga, Kementerian Kesehatan menemukan alasan lain yang cukup dominan, yakni kekhawatiran orang tua terhadap efek samping setelah imunisasi.
“Ada juga kenapa tidak imunisasi, besar juga karena ini si ibu nih kayaknya. Takut anaknya nanti demam, atau malah sakit nantinya. Kemudian juga masih ada sekelompok keluarga yang merasa bahwa imunisasi itu tidak penting,” ujar Budi.
Pernyataan tersebut menjadi alarm bagi pemerintah. Sebab, kekhawatiran terhadap efek samping ringan seperti demam masih menjadi alasan utama sebagian masyarakat menolak vaksinasi, sementara kelompok lainnya bahkan mempertanyakan pentingnya imunisasi itu sendiri.
Budi mengatakan hasil survei menunjukkan sebagian besar penyebab penolakan vaksin sebenarnya berkaitan dengan kurangnya edukasi yang efektif kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah akan memfokuskan upaya pada penguatan komunikasi publik secara masif.
“Masalah atau alasan nomor 1, 2, 4, 5 itu bisa diatasi, itu harus ada edukasi yang masif,” tuturnya.
Namun, Menkes juga mengakui pendekatan edukasi yang selama ini digunakan pemerintah belum sepenuhnya mampu menjangkau masyarakat. Menurut dia, penyampaian pesan yang terlalu ilmiah justru sulit diterima publik luas.
“Nah edukasinya ini jangan dibikin terlalu formal. Karena kadang-kadang kalau kita bikin, kita jelasin vaksinasi ini apa, virusnya apa, segala scientific evidence-nya, itu nggak mungkin bisa laku,” pungkasnya
Karena itu, Kementerian Kesehatan berencana mengubah strategi komunikasi dengan menggunakan pendekatan yang lebih sederhana dan dekat dengan masyarakat. Pemerintah akan menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, influencer, hingga berbagai kanal media sosial untuk menyampaikan pesan mengenai pentingnya imunisasi.
“Kita harus cari edukasi yang sifatnya lebih mudah dipahami masyarakat, baik melalui tokoh agama atau melalui influencer,” tutup budi
Selain faktor kepercayaan, pemerintah juga menemukan persoalan administratif yang turut memengaruhi rendahnya cakupan imunisasi. Sebagian orang tua mengaku tidak mengetahui atau lupa jadwal imunisasi anak sehingga vaksinasi terlewat.
Kementerian Kesehatan berjanji memperbaiki sistem informasi dan pengingat jadwal imunisasi. Namun demikian, meningkatnya keraguan masyarakat terhadap vaksin dinilai menjadi tantangan yang jauh lebih besar.
Jika tren ini terus berlanjut, target cakupan imunisasi nasional berpotensi terganggu dan membuka kembali risiko merebaknya penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi.
