Sudutkota.id – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan menerima lima tuntutan mahasiswa yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa ribuan massa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026). Ia juga meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), terutama jika pelaksanaannya dinilai tidak efektif dan berpotensi membebani anggaran negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Amithya saat akhirnya menemui massa aksi yang sebelumnya sempat memanas akibat tidak adanya perwakilan DPRD yang hadir di awal demonstrasi. Aksi yang digelar Aliansi Mahasiswa Resah (AMARAH) Universitas Brawijaya itu bahkan sempat diwarnai pembakaran ban sebagai bentuk protes atas lambannya respons lembaga legislatif daerah.
Di hadapan mahasiswa, Amithya mengaku memahami seluruh keresahan yang disuarakan. Ia menilai kritik tersebut merupakan refleksi dari kondisi sosial dan ekonomi yang sedang dirasakan masyarakat luas, termasuk di Kota Malang.
“Pada prinsipnya kami menerima lima tuntutan yang disampaikan teman-teman mahasiswa. Aspirasi ini akan kami teruskan sesuai mekanisme yang ada,” ujar politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Mia tersebut.
Salah satu sorotan utama mahasiswa adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang dinilai belum berjalan efektif serta berpotensi terjadi pemborosan anggaran. Menanggapi hal itu, Amithya menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana MBG perlu memperbaiki sistem distribusi dan tata kelola agar program benar-benar tepat sasaran. Ia juga menyoroti perlunya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Kalau mekanisme dan penyalurannya masih seperti sekarang, tentu harus dievaluasi. Jangan sampai ada pembiayaan yang tidak perlu dan akhirnya membebani negara,” tegasnya.
Amithya juga mendorong agar konsep MBG dapat diarahkan ke model school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah. Menurutnya, pemanfaatan kantin sekolah sebagai pusat penyediaan makanan akan lebih efisien dibanding sistem dapur terpusat yang melayani banyak sekolah sekaligus.
Sementara itu, Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2026, Muhammad Azhar Zidan, menegaskan bahwa lima tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap kondisi bangsa saat ini.
Adapun lima tuntutan tersebut yakni, pertama, efisiensi dan transparansi APBN; kedua, penurunan harga bahan pokok dan BBM; ketiga, penghentian serta evaluasi MBG dan KMP; keempat, penolakan perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil; serta kelima, desakan agar pemerintah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat atas kebijakan yang menimbulkan keresahan.
Zidan juga menegaskan bahwa mahasiswa memberi tenggat waktu kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut. Jika tidak ada langkah konkret, mereka memastikan akan kembali menggelar aksi dengan skala yang lebih besar.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Malang menyatakan akan mengirimkan seluruh tuntutan mahasiswa ke DPR RI. Langkah itu dilakukan karena sebagian besar isu yang disuarakan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Aksi yang sempat diwarnai ketegangan tersebut akhirnya berakhir kondusif. Ratusan personel kepolisian tetap disiagakan hingga massa membubarkan diri secara tertib pada sore hari.
