Sudutkota.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi yang ke-11 kali secara berturut-turut sejak tahun 2015, sekaligus menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Opini WTP diserahkan Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan pimpinan DPRD Jawa Timur dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Selasa (9/6/2026).
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut yang merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah serta dukungan DPRD Jawa Timur dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Jawa Timur kembali memperoleh opini WTP dari BPK RI. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemprov Jawa Timur dan dukungan DPRD Jatim dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang baik,” ujar Khofifah.
Selain mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah daerah, Pemprov Jatim juga mencatat capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang melampaui rata-rata nasional.
Hingga Semester II Tahun 2025, Pemprov Jatim telah menindaklanjuti 1.681 rekomendasi dari total 1.956 rekomendasi atau mencapai 86,20 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 75 persen.
Khofifah menegaskan, opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan setiap anggaran daerah dikelola secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan guna memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperbaiki tata kelola aset, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius, tepat waktu, dan berkelanjutan. Rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik,” tegasnya.
Khofifah juga mengapresiasi BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif sesuai standar pemeriksaan keuangan negara. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan menjadi masukan strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Ia menambahkan, berbagai indikator pembangunan di Jawa Timur menunjukkan tren positif, mulai dari penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan hingga perluasan kesempatan kerja.
“Dengan tata kelola yang semakin baik, kami optimistis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus meningkat dan pembangunan Jawa Timur dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Widhi Widayat menyatakan bahwa opini WTP diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPD berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
Widhi juga mengapresiasi capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang berhasil dicapai Pemprov Jatim.
“Capaian tindak lanjut LHP Jatim sebesar 86,20 persen ini melampaui rata-rata nasional sebesar 75 persen. Kami berharap capaian ini menjadi langkah yang semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
