Sudutkota.id – Kebakaran besar yang melanda kawasan padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat, bukan sekadar musibah yang menghanguskan ratusan rumah.
Peristiwa itu kembali menyoroti kesiapan negara dalam melindungi warga ketika bencana datang dan merenggut tempat tinggal dalam hitungan jam.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebakaran yang menghanguskan sedikitnya 250 rumah dan berdampak pada 330 keluarga. Tiga warga dilaporkan mengalami luka-luka akibat insiden yang terjadi pada, Senin (1/6/2026) malam tersebut.
“Ini adalah sebuah tragedi. Tentunya dukacita kami sampaikan kepada para korban, kami juga ikut bersedih atas musibah kebakaran tersebut,” kata Mardani, Rabu (3/6/2026).
Di tengah upaya penanganan darurat, Mardani mengingatkan bahwa perhatian pemerintah tidak boleh berhenti pada proses evakuasi dan distribusi bantuan awal. Menurutnya, tantangan terbesar justru dimulai setelah api berhasil dipadamkan, ketika para korban harus menghadapi kehilangan tempat tinggal, dokumen penting, sumber penghidupan, hingga trauma psikologis.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta seluruh instansi terkait memastikan penanganan korban dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pelayanan kesehatan, pendataan yang akurat, hingga pemulihan jangka panjang.
“Rawat dan jaga semua korban. Serta pastikan penanggulangan bencana berjalan dengan efektif, termasuk pendataan bagi warga yang menjadi korban,” ujarnya.
Mardani juga menyoroti persoalan klasik yang kerap muncul dalam penanganan bencana, yakni lemahnya koordinasi dan ketidaksinkronan data penerima bantuan. Menurutnya, tidak sedikit warga yang justru tercecer dari daftar penerima bantuan akibat buruknya proses pendataan.
“Konsolidasi yang kurang memadai dan pendataan yang dilakukan terpisah kerap mengakibatkan warga terdampak bencana tidak menerima bantuan,” tuturnya
Ia mengingatkan agar pemerintah memastikan bantuan benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Jangan sampai korban yang kehilangan seluruh harta bendanya justru harus berhadapan dengan birokrasi yang rumit untuk mendapatkan hak-haknya.
“Maka pastikan agar jangan sampai ada warga yang paling membutuhkan justru paling sulit menjangkau layanan,” tegasnya.
Lebih jauh, Mardani meminta perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit komorbid. Kelompok ini dinilai menghadapi risiko berlapis selama masa pengungsian dan pemulihan pascabencana.
Menurutnya, negara juga harus memikirkan solusi permanen bagi warga yang rumahnya habis terbakar, bukan sekadar menyediakan tempat penampungan sementara.
“Pastikan ada solusi bagi setiap kebutuhan warga terdampak. Beri perlindungan untuk korban secara tuntas, termasuk penyediaan hunian tetap bagi mereka yang rumahnya hangus terbakar,” ujar legislator dari daerah pemilihan DKI Jakarta I tersebut.
Selain kebutuhan fisik, Mardani menekankan pentingnya layanan psikososial bagi para korban. Kebakaran besar, kata dia, tidak hanya meninggalkan kerugian material, tetapi juga luka emosional yang dapat bertahan lama.
“Pemerintah perlu menerjunkan pekerja sosial dan relawan pendamping psikososial yang aktif mendatangi korban. Beri perhatian khusus pada anak-anak yang menyaksikan kebakaran dan lansia yang kehilangan kenangan seumur hidup,” katanya.
Untuk mempercepat pemulihan, Mardani mengusulkan pembentukan posko layanan terpadu satu pintu yang mengintegrasikan seluruh layanan bantuan, mulai dari distribusi kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, pengurusan dokumen pengganti, hingga pendampingan psikologis.
“Mudahkan urusan penggantian dokumen. Perlu ada intervensi atau instruksi khusus soal hal ini. Misalnya verifikasi dapat dilakukan dengan mekanisme alternatif dan proses validasi menyusul setelah kebutuhan mendesak terpenuhi,” ujarnya.
Bagi Mardani, kebakaran Kemayoran menjadi ujian bagi kehadiran negara dalam melindungi warga yang kehilangan segalanya dalam semalam. Respons cepat saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah pemulihan yang menyeluruh, tepat sasaran, dan memastikan tidak ada satu pun korban yang tertinggal dalam proses penanganan.
“Korban yang kehilangan segalanya dalam semalam tidak memiliki kemewahan untuk menunggu birokrasi berbelit. Negara harus hadir dengan respons konkret yang menjangkau setiap korban tanpa kecuali,” pungkasnya.
