Sudutkota.id – Kritik terhadap tata kelola pariwisata nasional kembali mengemuka. Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan destinasi wisata yang dinilai menjadi penghambat utama perkembangan pariwisata Indonesia.
Sorotan itu disampaikan Novita saat Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Klaten, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026). Menurut dia, hingga kini belum ada pola komunikasi yang benar-benar efektif antara Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, dan pengelola destinasi wisata.
Akibatnya, pengembangan sektor pariwisata berjalan parsial, tumpang tindih, dan kerap terjebak ego sektoral antar instansi.
“Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral,” ujar Novita dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).
Pernyataan itu menjadi kritik terbuka terhadap lemahnya fungsi koordinasi pemerintah pusat dalam mengintegrasikan kebijakan pariwisata nasional. Padahal sektor pariwisata selama ini terus diklaim sebagai salah satu andalan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Di lapangan, banyak destinasi wisata justru menghadapi persoalan klasik: infrastruktur tidak terintegrasi, promosi yang tidak sinkron, pengelolaan kawasan yang tumpang tindih, hingga minimnya dukungan terhadap pelaku wisata lokal.
Novita menilai Kementerian Pariwisata seharusnya tidak hanya berperan sebagai regulator administratif, tetapi menjadi penghubung utama yang mampu menyatukan kepentingan pemerintah pusat, daerah, dan pelaku wisata.
“Jadi Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,” katanya.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menilai lemahnya komunikasi antarpemangku kepentingan membuat banyak potensi wisata daerah tidak berkembang optimal. Di sejumlah daerah, pemerintah pusat dan daerah bahkan kerap berjalan sendiri-sendiri dalam menentukan arah pengembangan destinasi.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama pariwisata Indonesia bukan semata kurangnya potensi, melainkan lemahnya tata kelola dan koordinasi kebijakan.
Padahal, di tengah persaingan industri wisata global, sektor pariwisata menuntut pengelolaan yang terintegrasi, cepat, dan berbasis kolaborasi. Tanpa itu, berbagai program pengembangan wisata berisiko hanya menjadi proyek seremonial tanpa dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat sekitar.
Novita menegaskan penguatan sinergi antar lembaga menjadi syarat penting agar sektor pariwisata nasional mampu berkembang secara berkelanjutan.
“Penting sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan,” ujarnya.
