Sudutkota.id- Kebijakan Jumat Bersepeda di Kota Malang kembali mengemuka. Namun, DPRD Kota Malang langsung memberi peringatan keras. Yang mana, program ini jangan sampai berhenti sebagai slogan manis tanpa dampak nyata.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menegaskan bahwa dorongan bersepeda setiap Jumat harus dijalankan secara serius, bukan sekadar formalitas apalagi gimmick sesaat.
“Kalau hanya ramai di awal lalu hilang, itu bukan kebijakan, tapi sekadar tren. Ini yang harus dihindari,” tegas Dito, Jumat (17/4).
Ia menyoroti pola lama kebijakan daerah yang kerap gencar di launching, namun melempem dalam pelaksanaan. Menurutnya, tanpa konsistensi, program sebaik apapun hanya akan jadi pajangan.
Lebih tajam lagi, Dito menyebut kunci utama keberhasilan ada pada keteladanan pemimpin. Ia menilai, masyarakat tidak akan bergerak jika para pejabat sendiri tidak memberi contoh nyata di lapangan.
“Jangan hanya imbau masyarakat. Pimpinan daerah harus turun langsung, ikut bersepeda, menunjukkan bahwa ini serius,” sindirnya.
Tak berhenti di situ, Dito juga menekankan bahwa perubahan pola transportasi tidak cukup hanya dengan bersepeda seminggu sekali. Pemerintah Kota Malang diminta berani mengambil langkah lebih progresif, termasuk memperkuat transportasi publik agar benar-benar jadi pilihan warga.
“Kalau tidak dibarengi regulasi yang kuat, program ini rawan mandek di tengah jalan. Harus ada aturan jelas yang mengikat,” ujarnya.
Ia menegaskan, kombinasi antara konsistensi kebijakan, keteladanan pemimpin, dan regulasi yang tegas adalah syarat mutlak agar Jumat Bersepeda tidak berakhir sebagai program seremonial.
“Jika dijalankan serius, program ini bisa jadi pintu masuk perubahan besar dalam membangun budaya hidup sehat, menekan polusi, hingga mengurai kemacetan yang kian padat di Kota Malang,” pungkasnya.
