Sudutkota.id – Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Jember, benar-benar menjadi perhatian serius Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Kendati di bawah kepemimpinan Bupati Fawait, angka kemiskinan mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun tidak membuat Bupati Fawait berpuas diri.
Ini dibuktikan dengan langkah Bupati Fawait yang akan mengajak kalangan BUMN untuk mengatasi kemiskinan bersama-sama. Yakni,badan usaha milik negara (BUMN) PTPN dan Perum Perhutani.
Kedua BUMN tersebut akan diajak bersama-sama mengatasi kemiskinan ekstrem terutama yang berada di wilayah pinggir hutan perkebunan. Salah satunya melibatkan hak pengelolaan hutan untuk warga miskin.
Menurut Gus Fawait, sapaan akrab Bupati Jember, meskipun trend angka kemiskinan di Jember menunjukkan penurunan, namun penurunan kemiskinan tersebut belum menyentuh akar permasalahannya.
“Penurunannya ada, tetapi belum menyentuh akar masalah. PR kita masih besar, terutama di wilayah sabuk hijau, di pinggir perkebunan dan hutan,” ujar Fawait di sela-sela acara forum diskusi di Universitas Jember, Senin, (13/4/2026).
Terutama mengatasi kemiskinan bagi warga yang tinggal di pinggir hutan dan perkebunan. Untuk itulah perlu keterlibatan dan intervensi dari semua pihak untuk bersama-sama mengatasi persoalan kemiskinan di Jember.
Fokus intervensi, kata Gus Fawait, akan diarahkan pada masyarakat yang tinggal di sekitar lahan milik negara.
“Kita punya dua BUMN besar di sini. Keberadaan mereka harus bisa membantu mengurai kemiskinan yang menumpuk di pinggir perkebunan dan hutan,” kata Fawait.
Gus Fawait menambahkan, apa yang dilakukannya sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2029. Pemerintah Kabupaten Jember, kata Fawait, tengah berikhtiar untuk ikut mencapai target tersebut.
Salah satu skema yang didorong adalah optimalisasi program hutan sosial. Fawait mengungkapkan, terdapat sekitar 36 ribu hingga 38 ribu hektare lahan yang berpotensi dikelola masyarakat secara legal. Pihaknya
Berharap agar hak kelola tersebut diprioritaskan bagi warga pinggir hutan yang masuk kategori miskin ekstrem berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Supaya tepat sasaran, yang diberi akses adalah masyarakat yang benar-benar berada di desil satu,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Fawait juga menyoroti keberadaan lahan-lahan tidur milik PTPN, baik di kawasan perkebunan maupun wilayah perkotaan. Atas kenyataan itu, dirinya mendorong agar pengelolaan lahan tersebut melibatkan pihak ketiga dengan kewajiban menyerap tenaga kerja lokal.
“Lahan-lahan ini tidak boleh menganggur. Harus ada dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar,” kata dia.
Fawait menggambarkan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi paling rentan, ketika warga harus bekerja setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan makan di hari yang sama. Saat ini, sekitar 90 ribu kepala keluarga di Jember masih masuk kategori desil satu atau kemiskinan ekstrem.
Gus Fawait akan mendorong Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Perhutani untuk lebih intens berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam penggunaan data kemiskinan sebagai dasar kebijakan.
“Pemkab harus dilibatkan agar data yang digunakan akurat dan intervensinya tepat. Kalau tidak, kita berisiko salah diagnosis,” kata Fawait.
