Sudutkota.id – Program seragam gratis bagi siswa di Kota Malang pada tahun ajaran baru 2026 dipastikan tidak lagi menyasar seluruh siswa seperti tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kini mengarahkan bantuan tersebut secara lebih selektif, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa perubahan kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian sekaligus efisiensi anggaran daerah. Hal tersebut ia sampaikan pada Rabu (7/4).
“Kalau tahun kemarin itu cakupannya luas, hampir semua siswa menerima. Sekarang tidak, kita fokuskan kepada yang benar-benar membutuhkan,” ujar Suwarjana.
Ia menjelaskan, mekanisme penentuan penerima bantuan tidak dilakukan secara umum, melainkan melalui pengajuan dari masing-masing sekolah. Pihak sekolah dinilai paling memahami kondisi sosial ekonomi peserta didiknya, terutama setelah adanya penyesuaian kebijakan pasca regulasi terbaru.
“Sekolah yang mengajukan, karena mereka yang paling tahu kondisi siswanya. Jadi harapannya bantuan ini lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Penyesuaian ini juga berdampak signifikan pada besaran anggaran yang dialokasikan. Jika pada tahun sebelumnya program seragam gratis bisa menelan anggaran hingga sekitar Rp8 miliar, tahun ini hanya berkisar Rp2 miliar.
“Dulu itu sekitar Rp8 miliar, sekarang kurang lebih Rp2 miliar. Ini bagian dari efisiensi, tapi tetap kita upayakan menyentuh yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Dengan keterbatasan anggaran tersebut, jumlah penerima bantuan juga mengalami penurunan. Disdikbud memperkirakan hanya sekitar seribuan siswa yang akan mendapatkan bantuan seragam gratis pada tahun ini.
Tak hanya dari sisi jumlah penerima, jenis bantuan yang diberikan pun mengalami penyesuaian. Jika sebelumnya siswa mendapatkan paket lengkap termasuk berbagai atribut sekolah, kini bantuan lebih difokuskan pada kebutuhan utama.
“Untuk atribut tidak bisa selengkap tahun kemarin. Karena anggarannya terbatas, jadi kita prioritaskan yang paling penting,” imbuhnya.
Suwarjana menambahkan, proses penyaluran bantuan ditargetkan bisa dilakukan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Hal ini agar siswa penerima manfaat dapat langsung menggunakan seragam tersebut saat mulai masuk sekolah.
Selain itu, rencana perluasan program seragam gratis ke sekolah swasta yang sempat diwacanakan pada tahun sebelumnya, dipastikan belum dapat direalisasikan pada tahun ini.
“Untuk sekolah swasta masih belum terjangkau. Kita fokuskan dulu ke yang prioritas,” katanya.
Meski mengalami pengurangan dari sisi anggaran dan cakupan, Disdikbud Kota Malang memastikan bahwa kebijakan ini diambil agar program tetap berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dengan skema baru ini, Pemkot Malang berharap program seragam gratis tetap menjadi solusi dalam membantu meringankan beban biaya pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu, sekaligus menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan fiskal daerah.
