Sudutkota.id – Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Jombang, Jawa Timur masih menjadi perhatian serius.
Women’s Crisis Center (WCC) Jombang mendorong penguatan sistem perlindungan anak setelah mencatat puluhan kasus sepanjang 2025.
Berdasarkan data WCC Jombang, terdapat 127 kasus kekerasan berbasis gender di Jombang selama tahun 2025.
Dari jumlah tersebut, 75 kasus merupakan kekerasan seksual, dan sebagian terjadi di lingkungan pendidikan, baik formal maupun nonformal.
Direktur WCC Jombang, Ana Abdillah, mengungkapkan bahwa tingginya kasus ini tidak lepas dari faktor relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban.
“Banyak pelaku berasal dari kalangan yang memiliki otoritas, seperti pendidik atau pengasuh. Hal ini membuat korban cenderung sulit menolak atau melawan,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Ia menjelaskan, lingkungan pendidikan yang dimaksud meliputi sekolah umum, madrasah, hingga lembaga keagamaan seperti pesantren dan TPQ.
Dalam situasi tersebut, korban kerap berada dalam posisi tertekan, terutama jika pelaku memanfaatkan status sosial maupun keagamaan.
Selain itu, sistem pelaporan kekerasan seksual di sekolah dinilai masih lemah. Tidak semua lembaga pendidikan memiliki mekanisme pengaduan yang aman dan berpihak pada korban.
“Saluran pelaporan yang belum ramah korban membuat banyak kasus tidak segera terungkap atau bahkan tidak dilaporkan sama sekali,” katanya.
Selain itu pihaknya mengaku WCC juga menemukan adanya pola kekerasan seksual dengan pendekatan manipulatif, termasuk menggunakan narasi religius untuk memengaruhi korban. Modus ini dinilai semakin menyulitkan karena melibatkan aspek kepercayaan.
“Pelaku kerap menggunakan legitimasi ajaran agama untuk membangun kepatuhan korban, sehingga korban merasa tidak memiliki ruang untuk menolak,” ujar Ana.
Dalam sejumlah kasus, korban mengalami tekanan psikologis seperti kebingungan, rasa bersalah, hingga ketakutan karena khawatir dianggap melanggar nilai-nilai agama.
Untuk itu, ia mengaku WCC Jombang menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak.
Penguatan sistem perlindungan serta peningkatan literasi dinilai menjadi langkah penting untuk menekan kasus serupa di masa mendatang.
“Kami berharap ada langkah konkret untuk memperbaiki sistem perlindungan, sekaligus mendorong keberanian masyarakat dalam melaporkan indikasi kekerasan,” pungkasnya.
