MALANG, Sudutkota.id– Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan ijazah pendidikannya secara terbuka untuk menjawab polemik yang kembali menjadi sorotan publik.
Menurut Said, keterbukaan menjadi langkah konkret untuk mengakhiri spekulasi sekaligus mencegah persoalan tersebut terus berkembang menjadi kegaduhan politik.
Said menegaskan, PDI Perjuangan tidak memiliki kepentingan di balik polemik ijazah yang turut menyeret putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Ia juga meminta agar partainya tidak dikaitkan dengan dugaan adanya pihak yang bermain di belakang layar dalam persoalan ini.
“Tidak anak, tidak bapak (Jokowi), dua-duanya problemnya ijazah terus. Saya tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Jangan sampai PDI Perjuangan dianggap berada di belakang layar atau menjadi pemain utama dalam persoalan ini. Kami tidak berkepentingan terhadap semua itu,” ujar Said, Jumat (09/10).
Bagi Said yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI periode 2024–2029, polemik tersebut tidak cukup dipandang sebagai persoalan administrasi semata. Ia menilai, persoalan ini juga berkaitan dengan etika pejabat publik dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, etika merupakan prinsip mendasar yang harus dijunjung tinggi, terlebih oleh mereka yang menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan.
“Kehormatan yang paling tinggi bagi pemerintahan adalah etika. Menjaga etika itu nomor satu,” tegasnya.
Atas pertimbangan tersebut, Said menyarankan Gibran tidak perlu menunggu munculnya gugatan hukum baru untuk memperlihatkan ijazahnya. Ia menilai, langkah terbuka sejak sekarang akan lebih efektif dalam menjawab pertanyaan masyarakat dan mencegah munculnya spekulasi yang berkepanjangan.
“Kalau memang punya ijazah, tidak usah menunggu gugatan lagi. Mas Gibran menyatakan siap kalau ada gugatan lagi untuk menunjukkan ijazahnya. Tidak perlu membuat gaduh lagi atau menimbulkan pertanyaan baru,” katanya.
Said juga menyoroti pernyataan Gibran yang menyebut seseorang tidak mungkin menempuh pendidikan sarjana (S-1) jika tidak lulus sekolah menengah atas (SMA). Menurut Said, penjelasan tersebut dapat diperjelas melalui langkah sederhana, yakni menunjukkan ijazah SMA yang dipersoalkan.
“Berbagai komentar Mas Gibran di media, bahwa tidak mungkin bisa S-1 kalau tidak lulus SMA. Ya, monggo tunjukkan saja ijazah SMA nya. Kan sederhana,” ucapnya.
Ia kembali menekankan bahwa imbauan tersebut bertujuan mendorong kejelasan di tengah masyarakat sekaligus menghindari polemik yang berlarut-larut dan memunculkan persoalan etika di ruang publik. Said berharap Gibran mengambil langkah nyata untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
“Silahkan Mas Gibran untuk menunjukkan ijazahnya, sehingga tidak menimbulkan problem etik tadi,” pungkas Said.
