Sudutkota.id – Keterbatasan sekolah inklusi, minimnya guru pendamping khusus, hingga belum meratanya layanan terapi bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) menjadi sorotan dalam audiensi komunitas disabilitas dengan Fraksi PKS DPRD Jawa Timur. Aspirasi tersebut akan dikawal agar mendapat tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Audiensi berlangsung di Ruang Fraksi PKS DPRD Jatim, Senin (20/7/2026), dipimpin Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati bersama jajaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas (BPMRD) DPW PKS Jatim yang diketuai Chanifah.
Dalam pertemuan itu, Chanifah menyampaikan masih banyak sekolah inklusi di Jawa Timur yang belum siap menerima ABK karena keterbatasan sarana pembelajaran dan belum tersedianya guru pendamping khusus.
“Masih terdapat sekolah yang belum dapat menerima anak berkebutuhan khusus karena sarana dan SDM-nya belum memadai. Ini harus segera menjadi perhatian pemerintah,” ujar Chanifah.
Selain itu, BPMRD menyoroti masih terbatasnya jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menyediakan layanan terapi bagi ABK. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan keluarga, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi dan akses transportasi.
“Kami berharap pemerintah menambah UPTD layanan terapi di berbagai daerah. Banyak orang tua terkendala biaya dan jarak, sehingga anak tidak mendapat terapi optimal,” katanya.
Ketua Deputi Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas BPMRD DPW PKS Jatim, Irma Widayanti, menambahkan edukasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat karena masih banyak orang tua yang belum memahami pentingnya penanganan dini bagi ABK.
“Padahal jika ditangani sejak awal, anak berkebutuhan khusus bisa berkembang potensinya dan lebih mandiri,” ujar Irma.
BPMRD juga mengusulkan penguatan relawan pendamping disabilitas yang dinilai berperan dalam sosialisasi, pendampingan keluarga, serta membantu meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Lilik Hendarwati menegaskan Fraksi PKS berkomitmen mengawal aspirasi komunitas disabilitas. Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, terapi, dan pengembangan potensi.
“Fraksi PKS memandang negara harus hadir memastikan tidak ada anak kehilangan hak pendidikan karena fasilitas terbatas,” tegas anggota Komisi C DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Surabaya itu.
Lilik juga mendorong Pemprov Jatim memperkuat sekolah inklusi melalui penambahan guru pendamping khusus, penyediaan alat bantu belajar, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta memperluas layanan terapi melalui penambahan UPTD di kabupaten/kota.
“Jangan sampai anak kehilangan kesempatan tumbuh hanya karena layanan jauh atau fasilitas belum lengkap. Pemerataan harus jadi prioritas,” ujarnya.
Di akhir audiensi, Lilik mengajak masyarakat membangun perspektif yang lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas.
“Kami ingin Jawa Timur menjadi provinsi inklusif. Yang dibutuhkan bukan hanya empati, tapi kesempatan, dukungan, dan kebijakan yang benar-benar berpihak,” pungkasnya.
