JAKARTA, Sudutkota.id – Penyandang disabilitas dan kelompok rentan tidak boleh hanya menjadi penerima bantuan. Mereka harus memperoleh hak, akses, dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Perubahan cara pandang ini dinilai penting agar pembangunan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Anggota DPR RI, Netty Prasetiyani menyampaikan hal itu saat memberikan pembekalan dalam Training of Trainers (TOT) Relawan Sahabat Inklusi di Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (17/10/2026). Ia menilai pembangunan belum berhasil jika masih ada masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial.
“Cara pandang kita harus berubah. Kelompok rentan dan penyandang disabilitas tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek yang menerima bantuan. Mereka adalah subjek pembangunan yang harus didengar, dilibatkan, dan dipastikan hak-haknya terpenuhi,” tegas Netty.
Menurut Netty, perubahan paradigma harus diikuti pergeseran pendekatan. Pemenuhan hak perlu menggantikan pola bantuan yang hanya bertumpu pada belas kasihan, dengan menempatkan kesetaraan dan martabat manusia sebagai landasan.
“Kepedulian tidak cukup diwujudkan melalui pemberian bantuan sesaat. Kepedulian harus diterjemahkan menjadi upaya nyata dalam menghilangkan hambatan, memperluas akses, memperkuat perlindungan, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok rentan,” ungkapnya.
Netty menyoroti empat kelompok yang membutuhkan perlindungan berkelanjutan, yakni lanjut usia, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Lingkungan yang belum inklusif, menurutnya, tidak boleh menghambat potensi maupun kontribusi mereka dalam kehidupan bermasyarakat.
“Yang perlu kita bangun bukan hanya kepedulian, tetapi juga kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak untuk dihormati dan diberi kesempatan. Jangan sampai keterbatasan akses justru mematikan potensi seseorang,” ujarnya.
Untuk memperkuat pembangunan inklusif, Netty mendorong kolaborasi lintas sektor. Ia berharap pelatihan relawan Sahabat Inklusi melahirkan penggerak edukasi yang mampu memperluas pemahaman masyarakat tentang hak-hak kelompok rentan.
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas itu menegaskan prinsip No One Left Behind atau tidak seorang pun tertinggal harus diterapkan dalam kebijakan dan program di lapangan. Prinsip tersebut perlu diwujudkan melalui akses, perlindungan, dan kesempatan yang setara, bukan berhenti sebagai slogan pembangunan.
