Sudutkota.id – Pernyataan menarik disampaikan Direktur Eksekutif Participatory Action Research (PAR) Alternatif Indonesia, Andi Saputra, terkait peran kalangan muda dalam partai politik.
Menurut Andi, anak muda selama ini hanya didorong menjadi konsumen politik digital tanpa memiliki organisasi politik yang nyata. Akibatnya, energi sosial generasi muda habis di ruang ekspresi media sosial, tetapi gagal berubah menjadi kekuatan politik yang mampu memengaruhi negara.
“Rakyat semakin sulit menemukan kekuatan politik yang benar-benar lahir dari kebutuhan sosial mereka sendiri,” kata Andi dalam keterangannya kepada media sudutkota.id Sabtu (23/5/2026).
PAR Alternatif Indonesia memandang demokrasi Indonesia tengah mengalami krisis representasi meski pemilu berlangsung rutin dan partai politik terus bertambah.
Lembaga tersebut menyebut politik nasional saat ini semakin bergerak menjadi arena sirkulasi elite yang dikuasai kelompok bermodal besar dan oligarki politik.
PAR Alternatif menilai negara memiliki peran menentukan dalam hampir seluruh aspek kehidupan sosial, mulai dari akses pendidikan, regulasi tanah dan sumber daya alam, sistem pajak, hingga arah pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, lembaga tersebut memandang sikap menjauhi politik formal justru akan memperpanjang dominasi elite lama.
Lembaga itu juga mengkritik sebagian gerakan anak muda yang terjebak dalam sikap anti-partai. Menurut PAR Alternatif, pandangan bahwa partai identik dengan korupsi dan kompromi politik membuat kelompok progresif menjauh dari arena kekuasaan formal.
“Ketika kelompok progresif meninggalkan partai, maka partai akan sepenuhnya diisi elite lama, pemilik modal, dan dinasti politik,” ujar Andi.
Karena itu, PAR Alternatif mendorong anak muda mulai membangun partai politik sebagai alat konsolidasi sosial berbagai kelompok rakyat, seperti buruh, petani, mahasiswa, pekerja informal, dan kelas menengah progresif.
Menurut lembaga tersebut, selama tidak ada organisasi politik yang menyatukan kepentingan kelompok-kelompok itu, rakyat akan terus kalah oleh oligarki yang lebih terorganisasi.
Namun, PAR Alternatif menilai membangun partai saja tidak cukup. Partai politik juga harus memiliki orientasi elektoral agar dapat masuk ke arena perebutan kekuasaan melalui pemilu, parlemen, dan pemerintahan.
Lembaga itu menyebut banyak gerakan sosial selama ini hanya berhenti pada tekanan moral dan kritik terhadap negara. Padahal, menurut mereka, oligarki tidak takut pada kritik, melainkan takut kehilangan kekuasaan politik.
“Selama parlemen, kepala daerah, dan presiden tetap dikuasai elite lama, maka arah negara tidak akan berubah secara mendasar,” kata Andi.
PAR Alternatif memandang politik elektoral harus dipahami sebagai instrumen perjuangan sosial untuk menentukan distribusi sumber daya nasional. Menurut lembaga tersebut, pihak yang menguasai parlemen akan menentukan arah anggaran negara, sedangkan presiden menentukan orientasi ekonomi nasional.
Karena itu, agenda politik anak muda dinilai tidak boleh berhenti pada aktivisme lokal atau gerakan jalanan semata. PAR Alternatif mendorong generasi muda mulai membangun horizon politik nasional dengan menyiapkan kepemimpinan alternatif, termasuk mengajukan calon presiden dari kekuatan rakyat.
“Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang lahir dari pengalaman sosial rakyat, bukan sekadar hasil kompromi oligarki,” ujar Andi.
PAR Alternatif mengakui jalan menuju agenda politik tersebut tidak mudah karena politik Indonesia telah lama dibentuk oleh patronase, politik uang, dan dominasi pemodal besar dalam media maupun partai politik. Namun lembaga itu menilai perubahan tidak mungkin lahir dari spontanitas semata.
Karena itu, PAR Alternatif menilai gerakan politik anak muda membutuhkan kaderisasi, disiplin organisasi, strategi jangka panjang, serta keberanian membangun basis sosial dari bawah untuk merebut kekuasaan politik.
