Sudutkota.id– Pemerintah Kabupaten Jombang terus mematangkan arah kebijakan transportasi publik demi menghadirkan layanan angkutan pedesaan yang aman dan berkelanjutan.
Usai merangkul pelaku usaha angkutan wilayah utara, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jombang kembali menggelar forum dialog serupa bagi pelaku usaha angkutan wilayah selatan pada Rabu (22/7/2026).
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Sugianto, menegaskan bahwa dialog ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam mendengar dan merumuskan solusi bersama para penyedia jasa transportasi.
“Forum dialog wilayah selatan ini kami gelar untuk memperkuat sinergi sekaligus menyusun arah kebijakan pengembangan transportasi publik di Jombang secara komprehensif,” ujar Sugianto saat membuka acara tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah materi strategis dipaparkan oleh lintas instansi. Diantaranya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang menekankan pentingnya kelengkapan legalitas serta perizinan resmi bagi para pemilik usaha angkutan.
Yang mana manfaat tata cara pembentukan wadah koperasi guna memperkuat posisi ekonomi para sopir dan pengusaha angkutan.
Sementara itu, Ketua Serikat Supir Indonesia (SSI) Kabupaten Jombang turut menyampaikan berbagai tantangan operasional yang dihadapi angkutan pedesaan saat ini.
Masukan tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi penting dalam penyempurnaan kebijakan ke depan.
Sugianto berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat pengguna moda transportasi darat di Jombang.
“Melalui dialog ini, kami berharap terjalin kolaborasi yang makin erat antara pemerintah dan pelaku usaha. Target utama kita adalah mewujudkan layanan angkutan pedesaan yang aman, tertib, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Jombang,” pungkas Sugianto.
