JOMBANG, Sudutkota.id – Persoalan pelayanan jemaah umrah yang melibatkan PT Anisa Ahmada Travelindo, bagian dari ITS Grup, di Kabupaten Jombang terus bergulir.
Ratusan jemaah asal Jombang sempat tertunda hingga tertahan di Arab Saudi karena belum mendapatkan kepastian tiket penerbangan dari pihak travel.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari aktivis Jaringan Alumni Santri Jombang (JasiJo), Aan Anshori.
Ia menilai pemerintah, khususnya Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, tidak cukup hanya memberikan teguran kepada pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) maupun Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang terlibat.
“Gus Menteri kok terkesan cuci tangan ya; menyalahkan PPIU dan KBIHU saja,” kata Aan, Minggu (20/9/2026).
Menurut Aan, pemerintah melalui kementerian memiliki kewajiban melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus maupun ibadah umrah.
Ia menilai banyaknya jemaah yang menjadi korban dalam kasus tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah.
“Banyaknya korban dari travel tersebut (dan KBIHU) menunjukkan Menteri dan jajarannya tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan konsisten. Kurang becuslah,” ujarnya.
Aan juga menyoroti pernyataan pemerintah yang sebelumnya menyebut adanya dugaan skema ponzi dalam kasus tersebut.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyatakan pernah memberikan teguran kepada KBIHU maupun menduga adanya skema ponzi yang dilakukan sejumlah pihak.
“Ia tidak bisa hanya sekadar ‘sempat menegur’ KBIHU dan sekadar menduga ada skema ponzi yang dilakukan para pihak sehingga merugikan tidak sedikit jamaah umrah,” katanya.
Lebih lanjut, Aan meminta Gus Irfan membentuk tim investigasi untuk mengungkap secara menyeluruh persoalan yang menyebabkan puluhan jemaah umrah asal Jombang mengalami kendala keberangkatan hingga kepulangan.
Ia juga meminta pemerintah menelusuri hubungan antara KBIHU dan pihak travel yang menangani keberangkatan para jamaah.
“Lebih jauh, mengingat parahnya pelayanan umrah dalam peristiwa ini, beranikah Gus Menteri membentuk tim investigasi untuk mengetahui secara utuh apa yang sebenarnya terjadi dan mengeksaminasi sejauh mana relasi KBIHU dan PT tersebut,” ujar Aan.
Menurut Aan, hubungan antara KBIHU dan perusahaan travel tersebut perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui peran masing-masing pihak dalam persoalan yang dialami para jamaah.
“Bisa jadi KBIHU terlibat lebih jauh dari yang dikira publik selama ini,” imbuhnya.
Aan menyebut kasus tersebut menjadi ujian bagi kinerja Menteri Haji dan Umrah, terlebih karena Gus Irfan merupakan tokoh yang berasal dari Jombang.
Ia juga menyinggung dugaan kedekatan lingkungan pesantren antara pihak KBIHU yang terlibat dengan lingkungan asal Gus Irfan. Namun, menurutnya, hal tersebut perlu dibuktikan melalui penelusuran dan pemeriksaan lebih lanjut.
“Ini sebenarnya tamparan keras dan ujian atas kinerja Gus Menteri. Apalagi KBIHU yang terlibat diduga memiliki afiliasi yang sama dengannya; elitnya berasal dari pesantren yang dekat dengan pesantren asal Gus Menteri,” katanya.
Aan menilai para jamaah dan masyarakat membutuhkan penjelasan terbuka dari pemerintah terkait kasus tersebut, termasuk mengenai tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah.
“Yang ingin didengar publik maupun korban adalah suara Gus Menteri, ‘Ini kesalahan pemerintah. Kami mohon maaf dan kami akan bertanggung jawab’,” ujarnya.
Ia kemudian mempertanyakan sikap Gus Irfan dalam merespons kasus yang menyebabkan sejumlah jamaah asal Jombang harus menghadapi persoalan kepulangan dari Tanah Suci.
“Lalu kenapa Gus Irfan tidak berani tampil gentleman mengatakan hal itu? Wallohu a’lam. Yang jelas, sebagai orang Jombang, aku malu; punya menteri haji dan umrah asal Jombang tapi membiarkan puluhan jamaah asal Jombang terlantar di Tanah Suci dan harus pulang dengan tiket mandiri,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, persoalan pelayanan jemaah umrah yang melibatkan PT Anisa Ahmada Travelindo, bagian dari ITS Grup, di Kabupaten Jombang terus bergulir.
Sebanyak 82 jamaah asal Jombang masih tertahan di Arab Saudi karena belum mendapatkan kepastian tiket penerbangan untuk kembali ke Indonesia.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, mengungkapkan pihak manajemen ITS Grup telah menyerahkan dokumen bukti transfer dana kepada Kemenhaj Jombang.
Dana tersebut disebut telah ditransfer kepada salah satu agen penyedia tiket penerbangan yang berada di Jakarta.
Berdasarkan laporan yang diterima Kemenhaj Jombang, nilai dana yang ditransfer mencapai Rp15,6 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan tiket penerbangan pergi-pulang (PP) rombongan jamaah umrah.
Namun, meski dana tersebut disebut telah ditransfer, tiket penerbangan dari agen penyedia jasa belum diterbitkan.
“Uangnya si ITS itu sudah dikirim Rp15,6 miliar ke agen tiket. Nah, ternyata agen tersebut tidak mau mengeluarkan tiket,” kata Ilham, Kamis (17/9/2026).
Ilham mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti alasan agen tiket belum menerbitkan dokumen penerbangan tersebut. Sebab, transaksi maupun kantor operasional agen berada di Jakarta.
“Tidak tahu apa alasannya, kenapa tidak dikeluarkan? Itu yang saya belum tahu. Karena kan itu di Jakarta,” ujarnya.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kepulangan jemaah umrah asal Jombang yang telah berada di Arab Saudi.
Dari total 82 jamaah terdampak, sebanyak 26 orang seharusnya telah kembali ke Indonesia pada Sabtu (12/9/2026). Namun, penerbangan mereka terlewat karena tiket kepulangan belum tersedia.
Sementara itu, sebanyak 56 jamaah lainnya dijadwalkan pulang pada Selasa (15/9/2026). Hingga kini, mereka juga masih menunggu kepastian penerbangan kembali ke Tanah Air.
“26 ditambah 56, total 82 jemaah umrah yang masih belum bisa pulang. Memang yang 56 itu jadwalnya hari ini schedule-nya pulang, tapi belum ada kabar untuk kepulangannya,” kata Ilham.
