Sudutkota.id – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mendesak pemerintah segera menutup berbagai jalur pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang dinilai masih menjadi celah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menurutnya, perlindungan terhadap PMI harus berjalan beriringan dengan pengetatan pengawasan sejak sebelum keberangkatan.
“Seluruh warga negara Republik Indonesia, baik yang berangkat legal maupun ilegal, tetap menjadi tanggung jawab negara. Tetapi yang paling penting pemerintah harus segera menutup pintu-pintu tikus yang membuat tenaga kerja ilegal bisa berangkat ke luar negeri,” kata Irma kepada media usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Politikus NasDem itu menilai pengawasan di titik-titik keberangkatan masih lemah. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah, aparat imigrasi, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat pengawasan agar praktik pengiriman PMI nonprosedural dapat ditekan.
Selain menyoroti maraknya keberangkatan ilegal, Irma meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memperluas penempatan tenaga kerja ke berbagai negara di tengah meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri.
“Hari ini kita tahu PHK di dalam negeri luar biasa. Itu bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk menghantarkan masyarakat yang terkena PHK memperoleh pekerjaan di luar negeri secara legal,” ujarnya.
Irma menilai peluang kerja di luar negeri masih terbuka lebar. Karena itu, pemerintah diminta memperkuat koordinasi dengan atase ketenagakerjaan dan kedutaan besar RI untuk menangkap kebutuhan tenaga kerja di negara tujuan.
Ia juga mengingatkan perlindungan terhadap PMI tidak berhenti pada proses penempatan. Kasus pemotongan gaji, kerja paksa, hingga eksploitasi oleh agensi masih harus menjadi perhatian pemerintah.
“Yang perlu dikencangkan lagi adalah keberangkatan ilegal yang berujung pada perdagangan orang, perlindungan hukum di negara penempatan, pemotongan gaji oleh agensi, serta kerja paksa,” tegas irma
Menurut Irma, penguatan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing PMI sekaligus mengurangi praktik keberangkatan ilegal.
