JAKARTA, Sudutkota.id – Pelaku industri di Sulawesi Selatan menghadapi tekanan biaya operasional di tengah sulitnya pasokan solar, tingginya harga bahan bakar, dan kewajiban pajak.
Kondisi ini dinilai mempersempit ruang usaha, terutama ketika kenaikan biaya produksi sulit diteruskan ke harga jual akibat daya beli masyarakat yang terbatas.
Persoalan tersebut disoroti Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini dalam kunjungan kerja reses Komisi VII bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kementerian mitra di Makassar, Jumat (9/10/2026).
“Pelaku industri hari ini itu sudah dicekik dari semua sisi, dari pajak, dari pendapatan, cari duit itu katanya sekarang susah sekali,” ujar Novita.
Menurutnya, persoalan solar tidak hanya membebani perusahaan jasa logistik, tetapi juga pabrik dan pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran rantai pasok manufaktur. Keterbatasan pasokan serta harga solar yang tinggi membuat biaya distribusi dan operasional semakin berat.
“Keterbatasan solar ini menjadi hambatan besar bagi pelaku industri karena mahalnya harga solar tentunya makin mencekik, tidak hanya pelaku industri yang melakukan jasa logistik saja tapi juga mereka yang berkaitan dengan pabrik pasok,” lanjutnya.
Tekanan biaya tersebut sulit diatasi dengan menaikkan harga produk. Novita menilai daya beli masyarakat yang terbatas membuat pelaku usaha tidak leluasa membebankan kenaikan biaya produksi kepada konsumen.
“(Mereka) tidak bisa menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat kita tidak bisa dipaksa,” tegasnya.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut menyoroti perlunya kebijakan tertulis yang jelas dari pemerintah pusat. Menurutnya, koordinasi yang berulang tidak akan cukup menyelesaikan persoalan jika tidak disertai standar kebijakan yang dapat dijadikan acuan.
“Kami mohon semuanya ada penguatan. Sudah banyak rapat koordinasi yang kita lakukan, kenapa tidak terjadi? Karena kita tidak mendapat platform standar yang baik,” kata Andi.
Komisi VII DPR RI menyatakan akan membawa aspirasi dan temuan tersebut ke dalam agenda legislasi, pengawasan, dan penganggaran APBN. Tindak lanjut kebijakan diperlukan agar persoalan pasokan solar dan beban operasional tidak terus menghambat aktivitas industri serta daya saing usaha di Sulawesi Selatan.
