Sudutkota.id – Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan di Kota Malang. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyiapkan langkah intervensi, termasuk opsi subsidi, untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan pihaknya tengah merumuskan kebijakan lanjutan usai menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengendalian inflasi daerah.
“Kami hari ini merapatkan arahan dari Mendagri. Dampak global mulai terasa, beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan,” ujar Wahyu, Senin (20/4).
Ia menegaskan, Pemkot Malang tidak akan gegabah dalam mengambil kebijakan. Setiap langkah akan didasarkan pada data serta disesuaikan dengan regulasi pemerintah pusat.
“Kami masih menunggu arahan lanjutan. Nanti saya juga akan mengikuti rapat virtual dengan pemerintah pusat agar kebijakan yang diambil tepat dan sesuai ketentuan,” katanya.
Sebagai langkah awal, Pemkot Malang akan melakukan inspeksi ke pasar tradisional untuk memantau langsung perkembangan harga dan ketersediaan barang.
“Besok kami turun ke pasar untuk melihat komoditas apa saja yang naik, seberapa besar kenaikannya, serta penyebabnya. Dari situ baru ditentukan bentuk intervensinya,” ujarnya.
Salah satu opsi yang disiapkan adalah pemberian subsidi terhadap komoditas tertentu melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, realisasi kebijakan tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah pusat.
“Kami siapkan beberapa skenario, termasuk subsidi melalui BTT. Tapi semua tetap menunggu arahan apakah langkah itu diperbolehkan,” jelasnya.
Selain kenaikan harga, Pemkot Malang juga menyoroti kelangkaan minyak goreng bersubsidi “Minyak Kita” di pasaran. Wahyu menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Bulog untuk menelusuri kendala distribusi.
“Ada keluhan dari pedagang terkait sulitnya mendapatkan ‘Minyak Kita’. Kami akan koordinasi lagi dengan Bulog untuk mengetahui penyebabnya, apakah karena distribusi atau faktor lain,” katanya.
Wahyu menegaskan, stabilitas harga dan keterjangkauan kebutuhan pokok menjadi prioritas utama Pemkot Malang. Ia memastikan, kebijakan yang diambil akan berbasis data dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Kami ingin memastikan harga tetap stabil dan masyarakat tidak terbebani,” tandasnya.
