JOMBANG, Sudutkota.id – Sebanyak 72.746 petani di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, telah masuk dalam pendataan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) untuk pengajuan pupuk bersubsidi. Total kebutuhan pupuk yang diusulkan mencapai 88.814 ton.
Pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut dilakukan setelah pemerintah pusat memperpanjang batas waktu penginputan e-RDKK hingga 29 Oktober 2026. Sebelumnya, pendataan dijadwalkan berakhir pada 25 Oktober 2026.
Berdasarkan rekapitulasi Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Jombang, usulan kebutuhan pupuk bersubsidi didominasi pupuk NPK sebanyak 37.117.726 kilogram dan urea sebanyak 29.374.701 kilogram.
Selain itu, petani mengusulkan kebutuhan pupuk organik sebanyak 21.719.370 kilogram, pupuk ZA sebanyak 592.667 kilogram, serta NPK formula khusus (FK) sebanyak 9.957 kilogram.
Besarnya usulan pupuk NPK dan urea menunjukkan kedua jenis pupuk tersebut masih menjadi kebutuhan utama petani untuk menunjang produktivitas pertanian di Kabupaten Jombang.
Kepala Disperta Jombang, Moch Rony, mengatakan perpanjangan waktu penginputan data e-RDKK memberikan kesempatan lebih luas kepada petani untuk mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi.
“Proses input data ke sistem elektronik RDKK sebelumnya ditutup tanggal 25 Oktober 2026. Namun pemerintah pusat memberikan perpanjangan hingga 29 Oktober 2026. Ini memberi kelonggaran tambahan bagi petani untuk mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi,” katanya, Sabtu (21/11/2026).
Rony menyebut, total usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tahun ini relatif stabil dibandingkan pendataan periode sebelumnya. Pada pendataan terdahulu, usulan pupuk urea mencapai 29.525 ton, NPK sebanyak 36.966 ton, ZA sebanyak 542 ton, NPK FK sebanyak 11 ton, dan pupuk organik sebanyak 19.193 ton.
Meski masa pendataan resmi telah berakhir, Disperta Jombang masih membuka peluang penambahan data apabila pemerintah pusat kembali membuka akses aplikasi e-RDKK.
“Meski pendataan resmi telah ditutup, Disperta Jombang masih membuka peluang pembaruan apabila pemerintah pusat kembali membuka akses aplikasi e-RDKK,” jelasnya.
Rony meminta petani yang belum terdata dalam e-RDKK agar segera menghubungi kelompok tani (poktan) atau Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di wilayah masing-masing. Data petani yang belum masuk perlu disiapkan agar dapat diinput apabila akses aplikasi kembali dibuka.
“Nanti akan dimasukkan jika aplikasi dibuka kembali. Kemungkinan masih ada tambahan usulan,” katanya.
Menurut Rony, kelengkapan data petani dalam e-RDKK menjadi faktor penting dalam menentukan alokasi pupuk bersubsidi. Data tersebut digunakan pemerintah sebagai dasar pengajuan kebutuhan sekaligus acuan penyaluran pupuk subsidi agar tepat sasaran.
“Harapannya, kebutuhan pupuk petani bisa terdata dengan baik sehingga kebutuhan untuk musim tanam mendatang dapat terpenuhi sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah,” pungkasnya.





















