Nasional

Dana Rp240 Triliun, Darmadi Dorong Kepastian Hukum Koperasi Desa

16
×

Dana Rp240 Triliun, Darmadi Dorong Kepastian Hukum Koperasi Desa

Share this article
Dana Rp240 Triliun, Darmadi Dorong Kepastian Hukum Koperasi Desa
Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mendorong penguatan payung hukum Koperasi Desa Merah Putih melalui pembahasan RUU Perkoperasian di Kompleks Parlemen.(Sudutkota.id/Rendy)

JAKARTA, Sudutkota.id – Besarnya anggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi alasan penting bagi penguatan landasan hukum program tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian memuat kepastian hukum bagi penyelenggaraan koperasi tersebut.

Darmadi menyebut KDKMP membutuhkan payung hukum yang jelas karena program itu berkaitan dengan anggaran dalam jumlah besar. Ia menilai pengaturan melalui undang-undang penting untuk memastikan penyelenggaraannya memiliki dasar yang kuat.

“Poin pertama adalah bagaimana membuat payung hukum bagi Koperasi Desa Merah Putih. Seperti yang diketahui, Koperasi Desa Merah Putih itu sebetulnya belum memiliki payung hukum,” ujar Darmadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia menyebut angka Rp240 triliun sebagai gambaran besarnya dana yang perlu memiliki landasan pengaturan. Menurutnya, skala anggaran tersebut membuat kepastian hukum dan tata kelola program tidak bisa dipisahkan.

“Ini kan dananya besar, anggarannya besar Rp240 triliun. Nah, ini menjadi salah satu poin,” ungkap politikus PDI Perjuangan tersebut.

Dalam rancangan pengaturan itu, undang-undang akan menjadi kerangka hukum utama, sedangkan ketentuan teknis pelaksanaan dapat dijabarkan melalui peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Dengan demikian, aturan operasional dapat disusun lebih terperinci tanpa membebani materi undang-undang.

“Jadi RUU Perkoperasian ini hanya menyiapkan payung hukum. Pelaksananya kan diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden,” jelasnya.

Selain aspek regulasi, Darmadi menekankan pentingnya pendidikan, pelatihan, dan penyebarluasan pemahaman perkoperasian kepada anggota. Ia menilai penguatan tata kelola perlu berjalan beriringan dengan pembentukan landasan hukum agar koperasi dapat dikelola secara bertanggung jawab.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *