Nasional

Muzani: Prabowo Minta Ruang Konsolidasi, Paripurna Wapres Bergeser ke 9 Desember

33
×

Muzani: Prabowo Minta Ruang Konsolidasi, Paripurna Wapres Bergeser ke 9 Desember

Share this article
Muzani: Prabowo Minta Ruang Konsolidasi, Paripurna Wapres Bergeser ke 9 Desember
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyampaikan perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan Wapres di Kompleks Parlemen, Senayan.(Sudutkota.id/Kompas)

JAKARTA, Sudutkota.id – Agenda pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka resmi bergeser ke 9 Desember 2026. Perubahan jadwal tersebut menyusul permintaan Presiden Prabowo Subianto melalui surat resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menjelaskan, sebelumnya sidang paripurna dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026. Namun, Presiden mengusulkan agar agenda pengisian jabatan Wakil Presiden dilaksanakan sepekan kemudian.

“Dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember,” ujar Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Usulan tersebut kemudian dibahas dalam rapat gabungan MPR bersama pimpinan dan perwakilan fraksi. Hasilnya, seluruh peserta rapat menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

“Dan dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, dan sekaligus pelantikan pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelasnya.

Muzani memahami padatnya agenda kenegaraan Prabowo dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, Presiden masih membutuhkan waktu untuk membangun komunikasi dengan partai-partai pengusung, koalisi, serta sejumlah tokoh sebelum menentukan calon pengganti Gibran.

“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” imbuh Muzani.

Dengan perubahan tersebut, MPR memiliki waktu tambahan sebelum menggelar sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Proses selanjutnya menunggu pengajuan dan pembahasan calon yang akan diusulkan Presiden.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *