JAKARTA, Sudutkota.id – Komitmen Indonesia memerangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sorotan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Pemerintah Republik Indonesia tidak akan memberi toleransi kepada korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan.
Dalam intervensinya pada sesi pleno, Prabowo memaparkan langkah penegakan hukum yang telah ditempuh pemerintah, mulai dari pencabutan konsesi hingga proses hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas karhutla.
“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” tegas Presiden.
Di hadapan para pemimpin negara ASEAN, Prabowo juga menjelaskan bahwa Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran yang berlangsung hampir empat bulan. Dampak kabut asap bahkan melintasi batas negara dan dirasakan masyarakat Malaysia serta Singapura.
Untuk menangani kebakaran tersebut, pemerintah mengerahkan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan. Operasi penanganan itu juga menelan pengorbanan besar, dengan 16 personel meninggal dunia, sejumlah lainnya terluka, serta dua helikopter hilang.
“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” ungkapnya.
Prabowo menilai penanganan karhutla perlu bergeser dari pendekatan yang berfokus pada pemadaman dan mitigasi menuju pencegahan secara sistematis. Pemerintah, menurutnya, tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru dan sejumlah program untuk memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan.
Dalam forum tersebut, Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia kepada masyarakat Malaysia dan Singapura apabila karhutla telah menimbulkan dampak di kedua negara. Ia menegaskan Indonesia telah melakukan upaya terbaik untuk menangani persoalan tersebut.





















