JAKARTA, Sudutkota.id – Laporan dukungan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah diterima pimpinan DPR RI. Namun, laporan tersebut belum berujung pada keputusan karena DPR masih harus membahas mekanisme dan langkah yang dapat ditempuh.
Ketua DPR RI, Puan Maharani membenarkan penerimaan laporan itu. Ia menyebut pimpinan akan menindaklanjutinya setelah menghimpun masukan dari fraksi, komisi, serta anggota dewan pada awal masa sidang.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan kepada wartawan setelah Rapat Paripurna Ke – 11Massa persidangan II Tahun Sidang 2026 – 2027, Selasa (10/11/2026).
Puan mengingatkan bahwa setiap langkah DPR harus berpijak pada aturan konstitusi. Karena itu, penerimaan laporan tidak serta-merta berarti lembaga legislatif telah memutuskan untuk membawa persoalan tersebut ke tahap berikutnya.
“Tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” ujarnya.
Selain HMP, DPR juga akan meminta penjelasan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden. Puan menyatakan komisi terkait akan mengikuti perkembangan proses hukum, menyampaikan masukan, dan mengevaluasi aturan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Tentu saja kita harus apa namanya? Mengikuti proses hukum yang sedang berlaku, kami menghargai dan menghormati itu untuk tetap ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya,” tutur Puan.
Sementara itu, mengenai surat presiden yang ditanyakan terkait wakil presiden, Puan menyatakan dokumen tersebut belum diterima pimpinan DPR. Surat-surat yang masuk masih menjalani pemeriksaan tata usaha sebelum diteruskan kepada pimpinan.
“Surpres belum ada karena ini memang juga baru pembukaan masa sidang, jadi surat-surat yang masuk pun baru dalam tahap pemeriksaan di tata usaha. Jadi baru hari ini akan masuk ke pimpinan,” jelasnya.
Puan juga meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan pengunduran diri wakil presiden. Ia menegaskan DPR akan menunggu perkembangan dan menjalankan setiap proses sesuai ketentuan konstitusi.
