JAKARTA, Sudutkota.id – Penundaan penerbangan umrah menjadi perhatian karena berdampak pada kepastian perjalanan jemaah, baik yang masih tertahan di Indonesia maupun yang sudah berada di Arab Saudi.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendesak pemerintah segera memastikan kondisi jemaah sekaligus memberikan kejelasan mengenai kelanjutan perjalanan mereka.
“Menurut saya, dalam situasi seperti ini yang paling penting adalah memastikan jemaah umrah kita tidak terlantar dan mendapatkan kepastian. Saya memahami betapa besar harapan masyarakat untuk bisa beribadah ke Tanah Suci, apalagi perjalanan ini sering kali dipersiapkan dengan tabungan selama bertahun-tahun,” ujar Hetifah dalam keterangan resminya, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, penanganan jemaah tidak cukup hanya dengan menunggu kepastian jadwal penerbangan. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan maskapai, penyelenggara perjalanan umrah, dan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan jemaah memperoleh informasi serta pendampingan selama menghadapi penundaan.
“Jemaah harus mendapat informasi yang jelas mengenai jadwal keberangkatan, akomodasi selama menunggu, dan langkah yang akan diambil jika penerbangan belum bisa dilanjutkan. Jangan sampai jemaah dan keluarganya dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Di sisi lain, Hetifah mengimbau jemaah yang terdampak agar tidak memaksakan keberangkatan sebelum memperoleh kepastian dari maskapai. Jemaah diminta terus berkomunikasi dengan pihak travel, mengikuti informasi resmi, dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum terverifikasi.
Sementara itu, jemaah yang sudah berada di Arab Saudi diharapkan mengikuti arahan otoritas setempat serta menghubungi perwakilan Indonesia jika membutuhkan bantuan.
Hetifah menegaskan, keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah berikutnya. Pemerintah dan penyelenggara umrah juga harus memastikan hak jemaah tetap terlindungi selama proses penanganan berlangsung.
“Jangan sampai masyarakat yang ingin beribadah justru harus menghadapi ketidakpastian sendirian. Keselamatan harus menjadi pertimbangan utama, dan hak-hak jemaah tetap harus dilindungi,” pungkasnya.
