SIDOARJO, Sudutkota.id – Bupati Sidoarjo, Subandi melontarkan teguran keras kepada Dinas Pendidikan dan seluruh kepala sekolah SD-SMP Negeri di Kabupaten Sidoarjo terkait pelaksanaan Outdoor Day Learning (ODL).
Teguran itu disampaikan setelah dirinya menerima sejumlah aduan wali murid yang mengeluhkan besarnya biaya kegiatan ODL yang dinilai membebani kondisi ekonomi keluarga. Pernyataan tersebut disampaikan Subandi, Rabu (16/9/2026) di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.
Subandi meminta Dinas Pendidikan dan kepala sekolah tidak menjadikan ODL sebagai kegiatan yang justru menambah beban pengeluaran orang tua siswa. Ia bahkan menyoroti kegiatan yang digelar hingga luar kota dengan biaya mencapai jutaan rupiah per siswa.
“Tolong terkait ODL, hari ini persoalan ekonomi kita seperti ini. Tolong mulai dari kepala sekolah, ini tanggung jawab Dinas Pendidikan,” ujar Subandi.
Menurutnya, kegiatan pembelajaran luar kelas tidak harus dilakukan dengan perjalanan jauh apabila biaya yang ditanggung wali murid terlalu besar.
“Kalau ODL ini mengganggu dan membebani Bapak/Ibu wali murid, lebih baik ODL tidak usah jauh-jauh. Sudah, ODL di Alun-Alun, jalan-jalan!” terangnya.
Ia juga mengungkap sejumlah laporan yang masuk kepadanya. Di antaranya, kegiatan ODL ke Yogyakarta dengan biaya sekitar Rp1,2 juta per siswa. Ada pula kegiatan ODL siswa SMP ke Malang selama dua hari dengan biaya yang disebut mencapai lebih dari Rp1 juta per siswa.
“Laporan kepada Bupati lagi, acara di Malang ODL anak SMP dikenakan Rp1 juta berapa untuk dua hari. Ini tidak boleh!” tegasnya.
Subandi bahkan meminta Pj Sekretaris Daerah segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia memperingatkan kepala sekolah yang tidak mematuhi kebijakan pemerintah daerah.
“Saya minta Pak Sekda tindaklanjuti. Kalau Kepala Sekolah SDN-SMPN tidak mengikuti perintah Bupati, sudah, ganti! Saya tidak mau,” cetusnya.
Tak berhenti pada persoalan biaya, Subandi juga menyoroti penggunaan armada bus dalam kegiatan ODL. Ia mengingatkan agar sekolah tidak melakukan intervensi atau menunjuk penyedia bus tertentu secara berulang.
“Saya sampaikan, kalau ada ODL tidak usah pakai bus itu-itu saja, tidak boleh itu! Masyarakat Sidoarjo banyak yang punya bus, pakai itu kalau busnya bagus,” katanya.
Subandi meminta pengadaan transportasi untuk kegiatan sekolah dilakukan secara terbuka dan tidak mengarah pada kepentingan kelompok tertentu.
“Tidak usah ada intervensi bus dan yang lainnya,” tegasnya.
Ia menegaskan, masyarakat Sidoarjo yang memiliki usaha armada bus harus memiliki kesempatan yang sama untuk digunakan dalam kegiatan masyarakat, selama memenuhi standar kelayakan dan keselamatan.
Bupati kemudian meminta Pj Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ODL di sekolah negeri. Evaluasi tersebut mencakup besaran biaya, lokasi kegiatan hingga mekanisme penyediaan transportasi.
Subandi juga kembali menegaskan konsekuensi bagi kepala sekolah yang mengabaikan instruksi tersebut.
“Jadi kami sampaikan kepada Pj Sekda untuk ditindaklanjuti hal tersebut. Kalau kepala sekolah SD maupun SMP tidak mengikuti perintah Bupati, sudah ganti aja,” pungkasnya.
