KOTA MALANG, Sudutkota.id – Program Angkutan Pelajar Gratis di Kota Malang mendapat sorotan dari politisi senior Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi. Selain mempertanyakan jangkauan layanan, ia meminta Pemkot Malang memperjelas identitas angkot yang masuk dalam program tersebut.
Arief menilai angkot pelajar gratis perlu diberikan tanda khusus yang mudah dikenali. Hal ini penting karena kendaraan yang digunakan memiliki warna yang relatif sama dengan angkot reguler yang selama ini beroperasi di Kota Malang.
Menurutnya, tanpa penanda yang jelas, pelajar maupun masyarakat akan kesulitan membedakan mana angkot yang bisa dinaiki secara gratis dan mana angkot reguler yang tetap dikenakan tarif.
“Semestinya angkot untuk pelajar gratis itu diberi tanda yang mencolok. Sehingga masyarakat atau pelajar langsung tahu, oh, saya naik yang ini gratis,” ujar Arief, Rabu (9/9/2026).
Ia menyebut penanda tersebut tidak harus berupa perubahan besar pada kendaraan. Bisa menggunakan tulisan, stiker, atau atribut khusus yang terlihat dari luar sehingga pelajar dapat mengenalinya sejak kendaraan datang.
Menurut Arief, persoalan identitas armada ini menjadi penting karena program tersebut masih tergolong baru dan baru berjalan sekitar satu minggu. Sosialisasi kepada pelajar dan masyarakat dinilai belum maksimal.
“Karena masih seminggu, mungkin masyarakat juga perlu sosialisasi. Pelajar itu perlu sosialisasi,” katanya.
Arief juga mengingatkan agar Pemkot Malang tidak hanya melihat keberhasilan program dari jumlah armada yang disediakan. Dari 66 unit yang beroperasi, ia menilai cakupannya masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pelajar di Kota Malang yang mencapai puluhan ribu.
Ia menyebut satu armada dengan kapasitas sekitar delapan penumpang tentu belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan pelajar.
Karena itu, apabila pemerintah serius menjadikan transportasi gratis sebagai bagian dari pelayanan publik, menurut Arief jumlah armada dan cakupan rute perlu dievaluasi dan bisa ditambah sesuai kebutuhan.
“Kalau memang ingin all-out terkait angkutan pelajar gratis, tambah saja. Berapa kebutuhan anggarannya bisa kita hitung,” tegasnya.
Selain itu, Arief meminta pemerintah memiliki data mengenai jumlah pelajar yang benar-benar memanfaatkan layanan tersebut. Sebab, mekanisme pembayaran berdasarkan jarak tempuh atau kilometer saja dinilai belum cukup untuk mengukur efektivitas program.
“Yang naik ini berapa orang juga perlu dikontrol. Jangan sampai hanya dua orang terus berangkat, sementara yang dihitung hanya kilometer,” ujarnya.
Ia bahkan mengusulkan agar setiap perjalanan didokumentasikan untuk mengetahui jumlah penumpang. Data tersebut nantinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan rute, kebutuhan armada hingga pola pelayanan.
“Setiap kali mikrolet mengangkut, berangkat dan pulang, difoto saja. Tinggal penumpangnya berapa. Dari situ bisa dievaluasi kebutuhan transportasinya seperti apa,” jelasnya.
Arief menambahkan, evaluasi juga harus menyentuh sekolah-sekolah yang lokasinya sulit dijangkau angkot. Pemerintah dapat menyiapkan titik penjemputan tertentu agar pelajar tidak harus berjalan terlalu jauh menuju jalur angkutan.
“Kalau dengan mikrolet tidak terlalu jauh, tapi kalau jalan kaki terasa jauh. Bisa diantar ke titik-titik penjemputan atau siswa didatangkan ke titik tertentu,” pungkasnya.
