JAKARTA, Sudutkota.id – Pemerintah menyiapkan langkah untuk memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses rekening perbankan sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi dan literasi keuangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Pemerintah selanjutnya meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mempersiapkan rekening bagi masyarakat.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, penyediaan rekening tersebut akan didukung pemanfaatan data kependudukan dari Dukcapil. Data tersebut nantinya dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran.
Langkah tersebut dilakukan di tengah capaian inklusi keuangan Indonesia yang dinilai cukup tinggi. Berdasarkan survei atau sensus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan telah mencapai 93,62 persen.
Sementara itu, Airlangga menyebut tingkat literasi keuangan masyarakat juga telah berada pada level yang relatif baik jika dibandingkan dengan standar negara-negara OECD.
“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen,” katanya.
Meski demikian, pemerintah masih melihat ruang untuk meningkatkan akses sekaligus pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan. Karena itu, penyediaan rekening tidak hanya diarahkan sebagai sarana menyimpan atau menerima dana, tetapi juga dihubungkan dengan sistem pembayaran digital.
Airlangga mengatakan pemerintah akan menggunakan QRIS sebagai salah satu gateway system dalam penguatan ekosistem tersebut. Dengan semakin banyak masyarakat memiliki rekening dan dapat menggunakan sistem pembayaran digital, akses terhadap berbagai layanan dan program pemerintah diharapkan menjadi lebih mudah.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” tutur Airlangga.
Ke depan, berbagai program pemerintah juga diarahkan dapat disalurkan melalui rekening yang disiapkan bagi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak berhenti pada kepemilikan rekening, tetapi diarahkan untuk membangun ekosistem keuangan yang lebih terintegrasi dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
