JAKARTA, Sudutkota.id – Penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak boleh berhenti pada penyelamatan dan pengobatan korban secara fisik. Pemerintah juga diminta memperkuat layanan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial bagi masyarakat terdampak maupun petugas yang berada di lokasi bencana.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menilai tekanan psikologis dapat muncul sejak masa tanggap darurat hingga proses pemulihan. Karena itu, aspek kesehatan jiwa harus menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap bencana.
“Saat rapat kerja dengan Menkes kemarin, saya juga sudah bertanya dan memberi masukan soal dukungan psikososial dan kesehatan jiwa diperkuat dalam penanganan pascagempa Flores, NTT,” kata Netty dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Perhatian tersebut disampaikan Netty menyusul kasus seorang pemuda berinisial LM (20) di Dusun Nggolonio, Kabupaten Nagekeo, yang ditemukan meninggal dunia di sekitar tenda pengungsian pada Kamis (20/8/2026). LM diduga mengalami depresi berat dan kecemasan akibat gempa susulan yang terus terjadi.
Menurut Netty, kasus tersebut menjadi peringatan bahwa dampak bencana tidak selalu terlihat secara fisik. Kondisi psikologis korban juga membutuhkan perhatian dan pendampingan yang memadai.
“Kasus meninggalnya seorang pemuda di belakang tenda penampungan karena diduga depresi harus menjadi alarm bagi pemerintah bahwa penanganan fisik penting, tetapi masalah psikologis pascabencana patut diwaspadai,” tuturnya.
Bukan hanya pengungsi yang membutuhkan dukungan. Netty juga mengingatkan kondisi tenaga kesehatan, Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK), Tim SAR, dan relawan yang bekerja dalam situasi penuh tekanan.
“Karena kondisi penanganan bencana cukup berat, dan sering kali nakes dan relawan juga ikut menanggung beban mental, maka dibutuhkan penguatan fasilitas kesehatan jiwa bagi mereka,” ungkapnya.
Selain layanan kesehatan jiwa, keselamatan para petugas kemanusiaan juga menjadi perhatian. Netty meminta pemerintah memastikan setiap personel yang diterjunkan ke wilayah bencana memahami prosedur keselamatan sehingga tidak menambah jumlah korban.
“Sistem ini untuk memastikan bahwa tak perlu ada korban jiwa tambahan. Pemerintah juga harus memberikan edukasi kepada semua relawan yang bertugas untuk memastikan bisa menyelamatkan diri sendiri dulu sebelum menyelamatkan orang lain,” paparnya.
Di sisi pelayanan kesehatan, Netty mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang mengirimkan 206 TCK ke wilayah terdampak. Para tenaga cadangan tersebut dijadwalkan bertugas selama 14 hari di enam wilayah dengan dampak berat, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Namun, Netty mengingatkan agar tenaga kesehatan yang diterjunkan juga memperoleh kondisi kerja yang aman dan waktu istirahat yang cukup.
“Dalam situasi bencana, kehadiran tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. Tetapi kita juga harus memastikan mereka bekerja dalam kondisi yang aman, mendapat waktu istirahat yang cukup, dan tidak dipaksa mengabaikan keselamatan diri atas nama pengabdian,” jelasnya.
Respons kesehatan pascabencana juga perlu diperluas setelah fase tanggap darurat. Netty mengingatkan potensi munculnya ISPA, dehidrasi, gangguan gizi, serta penyakit yang berkaitan dengan keterbatasan air bersih dan sanitasi di lokasi pengungsian.
Ia meminta pemerintah segera memulihkan fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan agar masyarakat tidak terus bergantung pada layanan darurat.
“Setelah fase tanggap darurat, perhatian harus bergeser pada pemulihan layanan kesehatan. Puskesmas dan rumah sakit yang rusak harus segera dipulihkan agar masyarakat tidak terus bergantung pada layanan darurat,” sebutnya.
Netty juga mendorong pemerintah memperkuat sistem TCK dan kesiapsiagaan kesehatan di daerah rawan bencana. Menurutnya, Indonesia membutuhkan rencana kontingensi yang jelas, termasuk kesiapan tenaga kesehatan, logistik, serta fasilitas pendukung yang dapat segera dimobilisasi ketika bencana terjadi.
“Bencana bisa datang kapan saja. Kita perlu memastikan setiap daerah memiliki rencana kontingensi kesehatan, tenaga cadangan yang siap dimobilisasi, serta dukungan logistik dan fasilitas yang memadai,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
