Sudutkota.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Lilik Hendarwati menggelar reses Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 di wilayah Bogarami, Kelurahan Bulak, Surabaya, Selasa (28/7/2026).
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim sekaligus anggota Komisi C ini menyerap langsung aspirasi warga. Tiga persoalan utama yang disorot adalah akurasi DTSEN, keterbatasan SMA-SMK negeri, dan legalitas pelaku UMKM.
Sebagian besar warga mengeluhkan carut-marutnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Data yang digunakan pemerintah dinilai tidak sesuai kondisi lapangan sehingga warga merasa dirugikan saat mengakses bantuan.
Lilik menjelaskan, pengelolaan DTSEN merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemda dan provinsi pun tidak mengetahui sumber pengambilan data tersebut.
“Kami akan terus usulkan agar dilakukan pembaruan data DTSEN mulai dari kelurahan dan kecamatan. Nanti hasilnya disampaikan ke Pemkot dan Pemprov untuk diklarifikasi dan disesuaikan dengan kondisi sebenarnya,” kata Lilik.
Ia menegaskan akan mengawal agar perubahan data segera dilakukan agar bantuan sosial tepat sasaran.
Warga juga menyoroti minimnya gedung SMA dan SMK negeri di Surabaya. Sejak tahun 2000 belum ada penambahan signifikan, padahal jumlah penduduk terus bertambah.
Menurut Lilik, persoalan ini tidak hanya soal gedung. Kebutuhan lain seperti bangku, laboratorium, sarana prasarana, guru, hingga biaya operasional juga besar.
“Ditambah lagi pusat sedang melakukan efisiensi anggaran. Akibatnya Pemda dan Pemprov kesulitan menjalankan program yang sebenarnya bagus untuk masyarakat,” ujarnya.
Isu lain yang muncul adalah keberlangsungan UMKM di tengah kondisi ekonomi yang lesu.
Lilik menyebut sudah melakukan sejumlah langkah nyata. Di antaranya pelatihan pembuatan produk, fasilitasi legalitas berupa NIB dan sertifikat halal, serta pelatihan IT dan packaging.
“Untuk pemasaran, kami upayakan menggandeng pemerintah, stakeholder, dan relasi agar produk UMKM bisa lebih laku,” pungkasnya.
Reses di Bogarami Bulak ini dihadiri tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan pelaku UMKM setempat. Seluruh aspirasi akan dibawa ke DPRD Jatim untuk ditindaklanjuti.
