Sudutkota.id – Pemotongan dana desa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir mulai menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten Malang.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi jalannya pembangunan desa apabila tidak diimbangi dengan strategi penguatan ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan mandiri desa.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Malang sekaligus anggota Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza menegaskan bahwa pemerintah desa harus mulai membangun kemandirian ekonomi melalui pengelolaan potensi desa secara maksimal.
Hal tersebut disampaikan Amarta Faza saat dikonfirmasi Sudutkota.id, Rabu (13/5/2026), usai menghadiri kegiatan sosialisasi sinergitas DPRD Kabupaten Malang yang digelar di BUMDes Kecamatan Ngantang.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Optimalisasi Pengelolaan Potensi Desa Guna Peningkatan PAD Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ngantang”. Acara dihadiri perangkat desa, pengelola BUMDes, tokoh masyarakat, hingga perwakilan warga dari sejumlah desa di wilayah Kecamatan Ngantang.
Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada langkah-langkah strategis menghadapi tantangan pemangkasan anggaran desa serta upaya memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes) agar roda pembangunan tetap berjalan.
“Di tengah tantangan pemotongan dana desa, pemerintah desa perlu kreatif dan inovatif mencari alternatif sumber pendapatan agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan,” ujar Amarta.
Menurutnya, desa tidak bisa terus bergantung penuh terhadap dana transfer pemerintah pusat. Desa harus mulai mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah, baik dari sektor pertanian, peternakan, wisata desa, perdagangan, hingga pengembangan UMKM berbasis masyarakat.
Ia menilai, banyak desa di Kabupaten Malang sebenarnya memiliki potensi besar yang belum dikelola secara maksimal. Karena itu, diperlukan keberanian pemerintah desa untuk melakukan inovasi serta membangun sistem usaha desa yang produktif dan berkelanjutan.
Amarta juga menyoroti pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi lokal. Menurutnya, BUMDes tidak boleh hanya menjadi formalitas administrasi, tetapi harus benar-benar mampu menghasilkan pendapatan dan membuka peluang usaha bagi masyarakat desa.
“PADes juga dapat diperkuat melalui pengembangan BUMDes maupun KopDes yang profesional dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain BUMDes, keberadaan koperasi desa juga dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Pengelolaan koperasi yang sehat dinilai mampu membantu pelaku UMKM desa mendapatkan akses usaha dan permodalan yang lebih baik.
Tak hanya itu, Amarta turut mendorong masuknya investasi sehat ke wilayah pedesaan. Namun ia menekankan, investasi yang masuk harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu.
“Masuknya investasi yang sehat dan berpihak kepada masyarakat juga dapat menjadi penggerak ekonomi desa, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Melalui kegiatan tersebut, DPRD Kabupaten Malang berharap desa-desa mampu lebih mandiri secara ekonomi, memperkuat sektor usaha lokal, serta menciptakan pembangunan yang tetap berjalan meski di tengah tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
