Sudutkota.id – Pemerintah Kota Batu mencatat sejumlah capaian penting selama satu tahun kepemimpinan Wali Kota Batu Nurochman bersama Wakil Wali Kota Heli Suyanto.
Melalui visi pembangunan Mbatu Sae yang diarahkan menuju Generasi Emas 2045, berbagai program prioritas mulai dijalankan dan menunjukkan hasil di berbagai sektor.
Program pembangunan tersebut menyentuh berbagai bidang strategis, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi hingga pembangunan infrastruktur. Pemerintah menilai capaian ini menjadi fondasi awal pembangunan jangka panjang bagi Kota Batu.
Visi pembangunan yang diusung adalah Kota Batu Madani, Berkelanjutan, Agrokreatif, Terpadu, Unggul, Sinergi, Akomodatif, dan Ekologis (Mbatu Sae). Melalui konsep tersebut, Pemkot Batu berupaya menghadirkan kebijakan yang langsung berdampak pada kebutuhan masyarakat.
Di sektor kesehatan, pemerintah memperkuat layanan kesehatan dasar melalui optimalisasi Unit Pelayanan Kesehatan Desa dan Kelurahan (UPKDK), Puskesmas Pembantu, serta Polindes.
Seluruh fasilitas layanan kesehatan dasar tersebut didukung tenaga dokter agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan lebih mudah dan dekat.
Pemkot Batu juga menjalin kerja sama dengan RS Baptis Batu untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya pelayanan yang ramah bagi kelompok lanjut usia.
Pada bidang pendidikan, Program Seribu Sarjana menjadi salah satu program unggulan. Sepanjang tahun 2025, pemerintah daerah membuka akses pendidikan tinggi bagi warga Kota Batu dengan menjalin kemitraan bersama sejumlah perguruan tinggi.
Program tersebut telah memfasilitasi sedikitnya 271 mahasiswa asal Kota Batu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Selain itu, dukungan pendidikan juga diwujudkan melalui pemberian insentif bagi tenaga pendidik keagamaan, bantuan hibah untuk Madrasah Diniyah dan BPPDGS, penguatan pendidikan di SMK Kesenian, hingga pengembangan sektor industri kreatif.
Di bidang perlindungan sosial, pemerintah memberikan berbagai bantuan untuk masyarakat. Program tersebut meliputi subsidi air bersih bagi pelanggan non-usaha, pembebasan biaya air bersih bagi warga prasejahtera, subsidi listrik untuk tempat ibadah, insentif petugas pelayanan masyarakat, bantuan BPJS Ketenagakerjaan, hingga insentif bagi penyandang disabilitas tahap pertama.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat skema bagi hasil untuk pemerintah desa guna mendukung pembangunan di tingkat desa.
Sementara pada sektor ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu tercatat mencapai Rp209,9 miliar. Pemerintah juga membentuk delapan Koperasi Daerah Merah Putih untuk memperkuat perekonomian berbasis komunitas.
Upaya perluasan pasar juga dilakukan melalui misi dagang hortikultura dan produk UMKM dengan Kota Ternate. Di sisi lain, pemerintah mendorong transformasi digital melalui pengembangan sistem SIMPUL SAE serta peluncuran aplikasi SIP Mobile SAE.
Fasilitas ekonomi masyarakat juga diperkuat dengan kehadiran Mall UMKM dan kawasan PKL sebagai wadah bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang. Pemerintah juga mendorong konsep smart and integrated farming serta mengoptimalkan peran BUMD di sektor UMKM, agro, dan pariwisata.
Di bidang infrastruktur dan lingkungan, pemerintah memperbaiki sebanyak 142 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sepanjang tahun 2025. Upaya pengelolaan sampah juga diperkuat melalui pengembangan Rumah Kompos TPS3R Dadaprejo berbasis partisipasi masyarakat.
Berbagai capaian tersebut turut diiringi sejumlah prestasi yang diraih Kota Batu. Di antaranya Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) yang mencapai 99,3 persen, insentif fiskal sebesar Rp5,5 miliar untuk percepatan penurunan stunting, penghargaan Inotek Award Jawa Timur 2025, serta masuk dalam Top 15 Inovasi Daerah.
Kota Batu juga terus memperkuat citra sebagai kota kreatif melalui berbagai agenda nasional dan internasional, seperti Batu Art Carnival, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur, BISTF, IPAC 2025, Rock Gunung, hingga ICCF.
Memasuki tahun kedua masa kepemimpinannya, Wali Kota Batu Nurochman menegaskan bahwa agenda utama pada 2026 adalah melakukan transformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan.
“Yang paling mendasar harus dilakukan pada 2026 adalah transformasi birokrasi, terutama menyelesaikan persoalan tata kelola sumber daya manusia ASN. ASN merupakan instrumen utama dalam mewujudkan visi-misi, sehingga pembenahan ini menjadi sangat penting untuk mencapai program prioritas,” ujar Nurochman, Kamis (05/03/2026)
Ia menambahkan, pembenahan manajemen aparatur sipil negara menjadi kunci agar seluruh program prioritas dapat berjalan optimal. Selain itu, sinergi antar organisasi perangkat daerah juga harus diperkuat agar tidak terjadi ego sektoral.
“Kerja sama antar-SKPD sangat penting untuk memastikan kolaborasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam pemerintahan tidak bisa berdiri sendiri, semua saling berkaitan,” katanya.
Nurochman juga menekankan pentingnya perencanaan serta penganggaran yang tepat sasaran. Seluruh program diminta tetap mengacu pada dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD agar tidak terjadi pemborosan anggaran pada kegiatan yang tidak menjadi prioritas.
Untuk mendukung pelaksanaan program Mbatu Sae, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp36 miliar pada tahun 2026. Hingga Februari 2026, penggunaan anggaran tersebut masih dalam proses berjalan.
“Harapannya, anggaran Rp36 miliar itu dapat terserap optimal untuk mendukung seluruh program Mbatu Sae,” pungkasnya. (ADV)
