Sudutkota.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang kembali disorot tajam. Usai kejadian belasan siswa MTs Al-Khalifah Kepanjen, diduga keracunan makanan program MBG, DPRD Kabupaten Malang minta seluruh dapur MBG yang belum kantongi sertifikat agar dihentikan.
Diberitakan sebelumnya, Sebanyak 16 siswa dan dua guru MTs Al-Khalifah Cepokomulyo, Kepanjen, Kabupaten Malang, dilarikan ke IGD RSUD Kanjuruhan, Kamis (23/10/2025) sekitar pukul 11.30 WIB. Mereka mengalami mual, muntah, dan nyeri perut setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi insiden itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, langsung angkat suara. Politisi muda yang juga Ketua KNPI Kabupaten Malang itu menilai kasus tersebut menjadi peringatan serius bagi Pemkab Malang dan penyedia layanan MBG agar tidak abai terhadap standar kelayakan dapur dan keamanan makanan.
“Anak-anak sekolah ini bukan bahan uji coba. Jangan karena alasan percepatan program lalu aspek keselamatan diabaikan. Kalau dapur belum punya sertifikat higienis, lebih baik stop dulu. Jangan tunggu ada korban lagi,” tegas Zulham kepada sudutkota.id, Kamis (23/10/2025).
Menurut Zulham, DPRD sudah sejak awal mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan semua Sentra Pangan dan Pemasakan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum diberi izin beroperasi. Namun hasil verifikasi terbaru justru menunjukkan fakta mencengangkan: dari 61 dapur yang sudah melayani MBG, hanya satu dapur, SPPG Lanud Abd Saleh yang memiliki sertifikat laik higiene.
“Kejadian hari ini membuktikan peringatan kami bukan sekadar formalitas. Dari awal kami minta Dinas Kesehatan melakukan pendampingan penuh, tapi nyatanya masih banyak dapur yang berjalan tanpa sertifikat resmi. Ini jelas melanggar prinsip keamanan pangan,” ujarnya.
Zulham juga mengingatkan, walau program MBG merupakan kebijakan nasional dari pemerintah pusat, pelaksanaannya di daerah tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan peserta didik. Ia meminta pengawasan lapangan diperketat, terutama dalam hal penyimpanan bahan makanan, kebersihan alat masak, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
“Program ini bagus, tujuannya mulia. Tapi kalau pelaksanaannya ceroboh, justru menimbulkan risiko baru. Kita ingin zero accident MBG bukan zero tanggung jawab,” katanya dengan nada tegas.
Zulham menambahkan, DPRD Kabupaten Malang akan segera memanggil Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan penyedia MBG untuk evaluasi menyeluruh. Ia juga mendesak agar tim audit pangan segera dibentuk untuk memastikan kualitas bahan dan kebersihan dapur di seluruh wilayah.
“Kami akan kawal ketat. Jangan sampai insiden seperti ini dianggap sepele. Kalau ada unsur kelalaian, harus dievaluasi dan ditindak tegas, karena menyangkut nyawa anak-anak,” pungkasnya.
Sementara itu, pihak sekolah masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan penyebab pasti dugaan keracunan tersebut. Dugaan awal mengarah pada makanan ayam katsu yang dikonsumsi bersamaan oleh para siswa.
Salah satu siswa, Metta Ayu Dwi, mengaku merasakan rasa aneh pada ayam katsu yang disantapnya sebelum kejadian. Ia menyebut rasa ayam tersebut berbeda dari biasanya.
