MALANG, Sudutkota.id – Komisi XIII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses di Malang, Jumat (9/10/2026), untuk memperkuat koordinasi dengan jajaran instansi terkait sekaligus membahas pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik di bidang imigrasi dan pemasyarakatan di Jawa Timur.
Kunjungan pada Masa Persidangan I Tahun Anggaran 2026–2027 tersebut menjadi forum komunikasi antara anggota legislatif dan pelaksana kebijakan di daerah. Pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas, kebutuhan operasional, serta berbagai tantangan yang dihadapi satuan kerja.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, bersama jajaran kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Jawa Timur.
Dalam pertemuan itu, masing-masing kepala kantor wilayah memaparkan kondisi satuan kerja di bawah naungannya. Penjelasan mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi, penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, serta kebutuhan dan kendala yang dihadapi dalam mendukung operasional instansi.
Keterlibatan para kepala UPT memberikan ruang bagi satuan kerja untuk menyampaikan kondisi di lapangan secara langsung. Setiap unit memiliki karakteristik dan kebutuhan tersendiri dalam melaksanakan layanan keimigrasian maupun pemasyarakatan.
Perkuat Koordinasi dan Kualitas Layanan
Setelah pemaparan, anggota Komisi XIII DPR RI memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang disampaikan jajaran kantor wilayah. Diskusi berlangsung sebagai bagian dari pembahasan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.
Pertemuan tersebut menjadi sarana untuk bertukar informasi mengenai kondisi aktual satuan kerja, termasuk hal-hal yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut. Masukan dari instansi pelaksana juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.
Selain membahas imigrasi dan pemasyarakatan, lingkup tugas Komisi XIII DPR RI mencakup bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), perlindungan saksi dan korban, serta penanggulangan terorisme.
Koordinasi antara lembaga legislatif dan instansi pemerintah menjadi salah satu bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Melalui komunikasi tersebut, kebutuhan di tingkat pelaksana dapat disampaikan untuk mendukung penyelenggaraan tugas yang lebih efektif.
Dorong Pelayanan Publik yang Profesional
Kunjungan kerja reses ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara jajaran instansi di daerah dan DPR RI dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Karena itu, evaluasi dan koordinasi secara berkelanjutan diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Melalui sinergi tersebut, pelayanan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan di Jawa Timur diharapkan terus berkembang serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
