Pendidikan

SMAN Bareng Jombang Sebut Sumbangan Rp200 Ribu untuk Biayai Kegiatan Siswa di Luar BOS

3
×

SMAN Bareng Jombang Sebut Sumbangan Rp200 Ribu untuk Biayai Kegiatan Siswa di Luar BOS

Share this article
SMAN Bareng Jombang Sebut Sumbangan Rp200 Ribu untuk Biayai Kegiatan Siswa di Luar BOS
Iustrasi pungli.(Sudutkota.id/Elok Apriyanto)

JOMBANG, Sudutkota.id – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di SMA Negeri Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjadi sorotan setelah muncul informasi adanya pungutan kepada wali murid sebesar Rp200 ribu setiap bulan.

Pihak sekolah mengakui adanya sumbangan yang dibebankan kepada orang tua atau wali murid. Meski disebut sebagai sumbangan, nominal tersebut diklaim telah ditentukan melalui rapat bersama pihak sekolah, komite, dan wali murid.

Uang yang terkumpul disebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan sekolah yang tidak terakomodasi dalam anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah.

Wakil Kepala (Waka) Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) SMAN Bareng, Abdul Gofur, membenarkan adanya sumbangan dengan nominal mencapai Rp200 ribu per bulan.

Namun, menurutnya, tidak seluruh wali murid dikenakan sumbangan tersebut. Pihak sekolah mengklaim memberikan keringanan kepada keluarga kurang mampu atau prasejahtera, termasuk wali murid yang memiliki anak kembar dan bersekolah di SMAN Bareng.

“Ini kan sudah dirapatkan, sudah disepakati. Yang tidak mampu itu diberikan keringanan. Istilahnya yang tidak mampu itu prasejahtera,” kata Gofur, Jumat (20/11/2026).

Ia menyebut terdapat sekitar lima wali murid yang masuk kategori prasejahtera. Mereka, menurut Gofur, tidak diwajibkan membayar sumbangan dengan nominal tertentu.

“Wali murid yang prasejahtera di sini cuma sedikit, ada lima orang. Nah, itu semampunya, tidak ada paksaan,” tuturnya.

Gofur juga menjelaskan, apabila terdapat siswa kembar yang bersekolah di SMAN Bareng, sumbangan tidak dibebankan dua kali.

“Kalau semisal ada anak kembar itu tidak bayar dua, tapi satu saja. Itu sudah diatur di sekolah ini,” paparnya.

Saat ditanya mengenai penetapan nominal sumbangan sebesar Rp200 ribu per bulan, Gofur menyebut besaran tersebut merupakan hasil pembahasan dalam rapat yang melibatkan wali murid, komite, dan pihak sekolah.

“Bagi yang mampu ada, dan kalau yang tidak mampu ya tidak. Itu sesuai rapat dan tidak ada paksaan,” ucapnya.

Gofur mengungkapkan, sumbangan tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan kegiatan sekolah, khususnya kegiatan siswa yang membutuhkan pembiayaan tambahan di luar anggaran BOS.

Menurutnya, sekolah membutuhkan dukungan anggaran agar siswa dapat mengikuti berbagai kegiatan dan meraih prestasi.

Ia mencontohkan kegiatan lomba pencak silat di Surabaya yang membutuhkan biaya transportasi. Biaya pendaftaran disebut dapat menggunakan dana BOS, tetapi biaya untuk menyewa kendaraan dinilai tidak bisa menggunakan anggaran tersebut.

“Sekolahan itu kan butuh biaya supaya sekolah maju. Misalnya, ada lomba silat ke Surabaya. Daftarnya pakai duit BOS. Nah, memanggil sopir elf kan Rp350 ribu. Kalau pakai uang BOS tidak boleh, nah pakai itu,” paparnya.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut juga merupakan keinginan siswa yang ingin mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi.

“Dan itu permintaan anaknya, kepengin berprestasi. Karena prestasi itu bisa menunjang anak tersebut kuliah jalur undangan. Itu sudah tuntutan, Pak. Tuntutan dari wali murid,” tegasnya.

Selain dugaan pungutan, SMAN Bareng juga disorot terkait informasi adanya perundungan atau bullying di lingkungan sekolah.

Gofur membantah adanya praktik perundungan di sekolah tersebut. Ia menyebut para siswa saling menghargai dan merasa nyaman mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Menurutnya, suasana sekolah yang nyaman terlihat dari kebiasaan siswa yang tidak langsung pulang setelah kegiatan belajar selesai.

“Tidak ada bully di sini. Bisa ditanya ke salah satu siswa sini, mereka senang sekolah di sini. Bahkan pulang sekolah mereka tidak langsung pulang, masih menunggu sore,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan SMA Negeri Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjadi sorotan publik. Pasalnya, pungutan yang disebut sebagai sumbangan sukarela itu diduga bersifat wajib dengan nominal mencapai Rp200 ribu per bulan.

Ironisnya, siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak sanggup membayar iuran tersebut dikabarkan mengalami tekanan psikologis. Bahkan, muncul dugaan adanya perundungan atau bullying terhadap siswa yang orang tuanya menunggak pembayaran.

Informasi tersebut viral di media sosial setelah diunggah akun TikTok Kanjeng Sunan. Video itu memicu perbincangan warganet terkait dugaan pungutan di SMAN Bareng Jombang.

Dalam video yang beredar, pihak sekolah disebut menetapkan iuran bulanan sebesar Rp200 ribu kepada setiap wali murid. Sementara itu, keluarga yang masuk kategori ekonomi prasejahtera dan dapat menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) disebut memperoleh keringanan dengan membayar Rp150 ribu per bulan.

“Meski dibungkus dengan istilah sumbangan sukarela, nominal dan penarikan yang dilakukan secara rutin setiap bulan membuat para orang tua merasa terbebani lantaran sifatnya yang mengikat,” kata kreator konten tersebut, Rabu (18/11/2026).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *