Nasional

Nama Dasco Mengemuka, Sultan Tegaskan Garis Konstitusi DPD

5
×

Nama Dasco Mengemuka, Sultan Tegaskan Garis Konstitusi DPD

Share this article
Nama Dasco Mengemuka, Sultan Tegaskan Garis Konstitusi DPD
Ketua DPD, Sultan B Najamudin menegaskan batas kewenangan kelembagaan DPD dalam kontestasi politik.(Sudutkota.id/Rendy FR)

JAKARTA, Sudutkota.id – Dukungan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi calon wakil presiden merupakan sikap personal, bukan keputusan lembaga.

Ketua DPD Sultan B Najamudin menegaskan, institusinya tidak memiliki kewenangan untuk mengusung ataupun mencalonkan kandidat dalam kontestasi politik.

Sultan menilai dukungan tersebut tidak perlu dipersoalkan selama disampaikan atas inisiatif masing-masing anggota. Hubungan pertemanan dan komunikasi yang terjalin di lingkungan parlemen menjadi salah satu latar belakang munculnya dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI tersebut.

“Teman-teman kenal baik, kemudian bersahabat dengan Pak Dasco. Pak Dasco juga sangat pro daerah. Jadi teman-teman dengan inisiatif memberikan semacam support atau dukungan. Kalau hal itu mungkin tidak harus dilarang juga,” katanya kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Namun, dukungan personal itu memiliki batas yang jelas. Sultan menegaskan DPD tidak dapat membawa dukungan tersebut menjadi sikap resmi lembaga karena kedudukan konstitusionalnya berbeda dengan partai politik.

“Posisi konstitusi kita mengatakan bahwa DPD itu bukan partai politik, DPD itu wakil daerah. Jadi karena DPD bukan partai politik, DPD tidak bisa mengusung atau mencalonkan,” ujar Sultan.

Ia juga memastikan tidak ada kewenangan bagi DPD untuk memunculkan nama kandidat dalam kontestasi politik. Ketentuan perundang-undangan menjadi batas bagi lembaga tersebut dalam menentukan sikap terkait pencalonan.

“Secara kelembagaan bahwa DPD memang tidak mengusung, tidak memunculkan nama, karena memang aturan undang-undangnya seperti itu,” tegasnya.

Di luar dinamika dukungan politik tersebut, Sultan mengingatkan bahwa tugas utama DPD tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Aspirasi dan kebutuhan daerah harus mendapat tempat dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah.

“Pastikan konsen kami jelas bahwa DPD sebagai representasi formal masyarakat daerah. Kepentingan kita memastikan agar aspirasi daerah betul-betul diakomodasi dan bisa diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan,” pungkasnya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *