Nasional

Keadilan Agraria Jadi Ukuran, Bukan Sekadar Jumlah Sertifikat

9
×

Keadilan Agraria Jadi Ukuran, Bukan Sekadar Jumlah Sertifikat

Share this article
Keadilan Agraria Jadi Ukuran, Bukan Sekadar Jumlah Sertifikat
Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas bersama Komite I DPD RI membahas penyempurnaan RUU Pertanahan dalam uji sahih di Universitas Katolik Parahyangan.(Sudutkota.id/DPD)

JAKARTA, Sudutkota.id – Penyusunan aturan pertanahan nasional dituntut tidak berhenti pada penerbitan sertifikat dan pembukaan investasi. Kepastian hukum, pemerataan akses tanah, serta perlindungan masyarakat hukum adat perlu menjadi ukuran utama dalam mewujudkan keadilan agraria.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Uji Sahih Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang digelar Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Senin (16/11/2026). Forum ini melibatkan Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Wakil Ketua Komite I Ade Yuliasih, tim ahli, akademisi, dan perwakilan Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat.

GKR Hemas menilai persoalan tanah tidak dapat dipandang sebatas kepentingan ekonomi. Pengaturannya juga menyangkut keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat, nilai budaya, hingga keberlanjutan bagi generasi mendatang.

“Persoalan pertanahan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang keadilan, budaya, dan warisan bagi generasi mendatang. Keberhasilan pembangunan pertanahan bukan sekadar dilihat dari banyaknya sertifikat yang diterbitkan atau terbukanya ruang investasi, melainkan bagaimana kepemilikan tanah dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar GKR Hemas.

Ia juga menyoroti perlunya perlindungan masyarakat hukum adat, penyelesaian konflik agraria, serta penguatan peran pemerintah daerah. Menurutnya, aturan pertanahan harus mampu mengakomodasi karakteristik setiap daerah tanpa mengabaikan keseimbangan pembangunan dan kelestarian ekosistem.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Ade Yuliasih menyatakan lembaganya berkomitmen mengawal penyusunan regulasi tersebut. Ia mengingatkan bahwa pembahasan RUU Pertanahan membutuhkan proses panjang karena ruang lingkupnya perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Pokok Agraria.

“DPD RI serius mengawal RUU Pertanahan ini. Namun, proses untuk mendorongnya menjadi undang-undang tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Undang-Undang Pokok Agraria memiliki cakupan yang lebih luas, sementara RUU Pertanahan mengatur aspek yang lebih spesifik,” ujar Ade.

Dari sisi kajian, Prof. Aartje Tehupeiory memaparkan tiga landasan utama RUU Pertanahan, yakni penyelenggaraan pertanahan secara terpadu, keadilan agraria, dan kepastian hukum. Sejumlah persoalan yang perlu dijawab mencakup konflik agraria, tumpang tindih perizinan, ketimpangan kepemilikan tanah, serta status tanah ulayat.

Masukan lain datang dari akademisi Dr. Yanly Gandawidjaya yang menekankan keberpihakan kepada masyarakat kecil dan harmonisasi regulasi.

Perwakilan BPN Jawa Barat, Andi, mendorong pengawasan penguasaan tanah secara nasional dan terintegrasi. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan RUU Pertanahan sebelum pembahasan berlanjut.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *