BLORA, Sudutkota.id – Aliansi organisasi kemasyarakatan (ormas) se-Kabupaten Blora menyuarakan tuntutan keadilan dalam pengelolaan sumur minyak rakyat.
Mereka menegaskan, kekayaan alam yang diambil dari bumi Blora harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Seruan tersebut disampaikan melalui Front Blora Selatan dengan membawa pesan tegas, “Blora Bukan Tanah Jajahan! Jangan Keruk Kekayaan Alamnya, Lalu Abaikan Rakyatnya!”
Perwakilan Front Blora Selatan, Exy Wijaya, menilai persoalan sumur minyak rakyat tidak bisa hanya dilihat dari sisi bisnis dan perizinan. Lebih dari itu, pengelolaan minyak harus menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat, kontribusi terhadap daerah, hingga perlindungan lingkungan.
Ia mempertanyakan sejauh mana pengelolaan sumur minyak rakyat yang melibatkan Mataram Connection dan Blora Migas Energi memberikan dampak nyata bagi warga Kabupaten Blora.
Menurutnya, daerah penghasil minyak semestinya tidak hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam. Masyarakat di sekitar wilayah pertambangan juga harus memperoleh manfaat yang sepadan dengan kekayaan alam yang dihasilkan.
“Blora tidak boleh hanya menjadi tempat minyak diangkat dari perut bumi, sementara rakyatnya sekadar menjadi penonton di tanahnya sendiri,” demikian pesan yang disampaikan dalam seruan tersebut, Senin (19/10/2026).
Gerakan ini mendapat dukungan dari sejumlah ormas dan elemen masyarakat, di antaranya Lindu Aji, Pemuda Pancasila, Squad Nusantara, GRIB Jaya, serta LSM Harimau.
Aliansi tersebut mendorong berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, buruh, pekerja sumur minyak rakyat, pemuda, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat, untuk bersama-sama mengawal kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Blora.
Mereka menegaskan, gerakan tersebut bukan untuk menghambat aktivitas pengelolaan minyak, melainkan mendorong tata kelola yang transparan, bertanggung jawab, serta memperhatikan kepentingan masyarakat di daerah penghasil.
Aliansi ormas juga meminta Pemerintah Kabupaten Blora dan DPRD Blora menunjukkan sikap yang jelas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Transparansi pengelolaan, kontribusi terhadap pendapatan daerah, pelibatan tenaga kerja lokal, serta perlindungan lingkungan dinilai perlu menjadi perhatian serius.
Menurut mereka, setiap pihak yang memperoleh manfaat dari sumber daya alam Blora harus turut memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai aktivitas ekonomi berjalan, tetapi persoalan kesejahteraan dan dampak lingkungan justru terabaikan.
“Minyaknya dari Blora, maka manfaatnya harus kembali kepada Blora,” menjadi pesan utama yang digaungkan Front Blora Selatan bersama aliansi ormas.
Aliansi berharap pengelolaan sumur minyak rakyat tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi daerah.
Bagi mereka, keberhasilan pengelolaan sumber daya alam bukan semata-mata diukur dari banyaknya minyak yang dihasilkan, melainkan juga dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat Blora.
