JAKARTA, Sudutkota.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut menjadi salah satu fokus Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko menyatakan, pengelolaan gambut perlu diperkuat untuk menekan kebakaran saat kemarau ekstrem agar tidak mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat.
Hal itu disampaikan Satyawan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia mengatakan, arahan Presiden menjadi dasar bagi badan tersebut untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mengurangi risiko kebakaran.
“Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan,” tuturnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, BPGMN akan memanfaatkan sains dan teknologi, termasuk pemodelan kondisi kekeringan serta pemetaan risiko kebakaran. Badan ini juga akan melibatkan ahli hidrologi, revegetasi gambut, sosial ekonomi, dan mangrove.
Satyawan menyebut pemulihan ekosistem gambut dan mangrove yang rusak akibat kebakaran maupun faktor lain juga menjadi bagian dari tugas BPGMN. Targetnya, kawasan yang sebelumnya berulang kali terbakar dapat dipulihkan agar tidak terus mengalami kejadian serupa.
“Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga akan kita petakan nanti,” jelasnya.
Wakil Kepala BPGMN, Sriyanto menekankan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan koordinasi lintas lembaga, disertai kemampuan mendeteksi risiko sejak dini. Salah satu indikator yang perlu dipantau ialah tinggi muka air gambut untuk menentukan kapan tindakan pencegahan harus dilakukan.
“Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, kalau misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita harus segera berbuat,” ujarnya.
